Ratusan Kapal Nelayan di PPN Kejawanan Kota Cirebon Berhenti Beroperasi, Banyak ABK Terpaksa Menganggur
kacenews.id-CIREBON-Ratusan kapal nelayan di perairan Kejawanan Kota Cirebon tidak melaut sejak satu bulan terakhir. Penumpukan kapal yang bersandar di Dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan sebagai dampak dari minimnya pasokan bahan bakar solar.
Akibat tidak beroperasinya kapal nelayan, tidak sedikit dari anak buak kapal (ABK) yang hingga saat ini menganggur.
“Bahan bakar minyak (BBM) saat ini sangat susah, terus kalau dari pemerintah kan cuma dapat 15 kiloliter (kl). Kalau bisa minta dilebihkan, kalau enggak ya 20 kl untuk 30 Gross Tonnage (GT). (Pengurangan atau penurunan dari 25 ke 15 KL) sejak 2021, kita terpaksa kekurangannya memakai non subsidi. Sekarang langka, tidak ada pengisian sejak bulan kemarin. Bilangnya kelangkaan BBM, enggak ada pengiriman,” kata pemilik kapal nelayan, Tessy, Rabu (15/4/2026).
Ketua Himpunan Nelayan Kota Cirebon, Karsudin mengakui untuk kapal motor nelayan di Kejawanan ini ada kelangkaan bahan bakar.
Meski Pertamina memasok tiap kapal sebanyak 15 kl. Namun sebenarnya kebutuhan satu kapal itu 24 kl, untuk satu kali perjalanan selama 4-5 bulan, khusus kafasitas 30 GT ke bawah.
“Kapal yang bisa membeli solar subsidi itu 30 GT ke bawah, kalau di atas 30 itu industri,” ujarnya.
Menurut dia, menyikapi kondisi tersebut pihaknya sudah mengirim surat ke Kementerian ESDM hingga ke Pertamina, untuk dilakukan penambahan pasokan solar, namun belum ada realisasi.
“Kami memohon kepada wali kota melalui DKP3 supaya minimal dikasih 20 kl, syukur-syukur nelayan dapat 24 kl supaya dapat langsung melaut, tidak menumpuk disini. Non subsidi enggak ada,” katanya.
Ia mengemukakan, dampak tidak melautnya kapal nelayan, maka banyak ABK yang menganggur. Terlebih lagi untuk nakhoda kapal.
“Kami mohon dengan hormat kepada pemerintah, khususnya Pertamina untuk memberikan kesempatan kepada nelayan agar bisa melaut. Yang 30 GT, tolong supaya bisa terpenuhi 24 kl, batasannya 25, minimalnya 20 lah. Hanya Kejawanan yang 15 KL,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kelautan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), Yudi Lukman Hakim menyampaikan BBM non subsidi bukan kewenangan pemerintah daerah. Namun, pihaknya tetap memperhatikan kondisi nelayan yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM non subsidi.
“Kita coba hubungi pihak Pertamina supaya bisa mensuplai BBM non subsidi, Alhamdulillah tadi malam kita sudah mendatangkan Pertamina Dex melalui SPBN Kejawanan yaitu 8 kl. Mudah-mudahan hari ini juga bisa datang beberapa tangki lagi supaya bisa memenuhi kebutuhan nelayan,” katanya.
Menurutnya, sesuai dengan aturan untuk BBM subsidi ada kuota. Sehingga harus disesuaikan agar semua nelayan mendapatkan pasokan
“Memang harga minyak sekarang kan naik terus, makanya swasta juga agak tersendat pengiriman stoknya karena keterbatasan. Kalau Pertamina Dex bisa lancar, Insya Allah kebutuhan semua nelayan bisa terpenuhi,” ucapnya.(Jak)
