Kadinkes Sebut Manajemen RSUD Waled Tren Positif dan RSUD Arjawinangun Merugi Kekurangan Pasien
kacenews.id-CIREBON-Besarnya anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Cirebon ternyata menyimpan tantangan serius di baliknya. Meski realisasi anggaran meningkat pada 2025, capaian pendapatan asli daerah (PAD) justru belum memenuhi target.
Hal itu terungkap dalam evaluasi kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang dipaparkan di hadapan Komisi IV DPRD, belum lama ini.
Kepala Dinas Kesehatan, Enny Suhaeni, menegaskan, anggaran kesehatan yang menembus lebih dari Rp 1 triliun kerap menimbulkan persepsi keliru. Pasalnya, tidak semua bersumber dari APBD.
“Angka itu terlihat besar karena sudah termasuk pengelolaan BLUD rumah sakit dan puskesmas. Sementara dari APBD murni untuk Dinas Kesehatan hanya sekitar Rp 3 miliar,” jelasnya.
Menurutnya, sebagian besar anggaran justru berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang langsung disalurkan pemerintah pusat ke puskesmas.
Di tengah peningkatan serapan anggaran tersebut, persoalan utama justru muncul dari sisi pendapatan. Target PAD sektor kesehatan belum tercapai, salah satunya akibat kebijakan penonaktifan peserta BPJS PBI oleh pemerintah pusat.
Dampaknya, terasa langsung pada layanan kesehatan tingkat pertama. Pendapatan puskesmas menurun karena berkurangnya jumlah pasien yang tercover jaminan kesehatan tersebut.
“Ini sangat berpengaruh pada PAD, karena banyak peserta PBI yang dinonaktifkan,” ujarnya.
Dari sisi kinerja rumah sakit daerah, hasilnya beragam. RSUD Waled menunjukkan tren positif dengan realisasi pendapatan mencapai sekitar 93 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 90 persen.
Sebaliknya, RSUD Arjawinangun masih menghadapi sejumlah kendala. Penurunan jumlah pasien serta belum tersedianya layanan dokter subspesialis menjadi faktor utama belum tercapainya target pendapatan.
“Pasien cenderung dirujuk ke rumah sakit lain karena layanan subspesialis belum tersedia,” jelas Enny.
Selain itu, evaluasi juga menyoroti masih adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Namun, sebagian besar silpa tersebut berasal dari dana BLUD dan DAK, bahkan ada yang masih berada di pemerintah pusat, bukan di kas daerah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sektor kesehatan di Kabupaten Cirebon tidak semata soal besarnya anggaran, melainkan juga efektivitas distribusi, kebijakan pusat dan kesiapan layanan di tingkat daerah.(Mail)
