DPRD Kabupaten Cirebon Ingatkan Pemda, Pembangunan Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat
kacenews.id-CIREBON-Pembangunan jalan tidak lagi cukup diukur dari panjang kilometer yang selesai dikerjakan. DPRD Kabupaten Cirebon kini mulai menggeser fokus dari sekadar capaian fisik ke dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Hal ini mencuat dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), belum lama ini.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, mengemukakan, pembangunan infrastruktur harus memiliki ukuran keberhasilan yang lebih substantif. Menurutnya, pendekatan berbasis outcome menjadi kunci agar pembangunan tidak berhenti pada angka, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Bukan hanya berapa kilometer jalan yang dibangun, tapi berapa banyak masyarakat yang benar-benar merasakan manfaatnya. Itu yang harus jadi tolok ukur,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya transparansi data yang lebih rinci, mulai dari lokasi ruas jalan yang diperbaiki hingga jenis intervensi yang dilakukan. Dengan begitu, publik bisa menilai sejauh mana anggaran yang digelontorkan benar-benar efektif.
Diketahui, pada 2025 anggaran infrastruktur DPUTR mencapai Rp163 miliar dengan realisasi Rp 160 miliar. Namun, DPRD menilai angka tersebut masih belum cukup untuk menuntaskan persoalan jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Kemudian sebagai respons, alokasi anggaran untuk 2026 pun ditingkatkan menjadi sekitar Rp 240 miliar, dengan harapan mampu mempercepat penanganan jalan rusak dan peningkatan kualitas infrastruktur secara menyeluruh.
Hasan menyampaikan, peningkatan anggaran ini juga sejalan dengan semangat Hari Jadi ke-544 Kabupaten Cirebon, “Teteg lan Tutug”, yang menekankan pentingnya penuntasan persoalan pembangunan, bukan sekadar memulai.
Senada, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, mengingatkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah masih cukup besar. Ia menilai persoalan jalan rusak dan banjir belum sepenuhnya terselesaikan dalam LKPJ 2025.
“Jangan hanya fokus pada kuantitas. Kualitas pembangunan juga harus dijaga, supaya tidak cepat rusak dan kembali jadi keluhan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPUTR Kabupaten Cirebon, Tommy Hendrawan, menyambut baik evaluasi dari DPRD. Ia mengakui bahwa infrastruktur masih menjadi tantangan utama di daerah, dan pihaknya terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menyebutkan beberapa ruas jalan yang telah dikerjakan pada 2025, di antaranya Sindanglaut–Pabuaran dan Waled–Gebang Ilir. Meski demikian, pihaknya tidak menampik masih banyak ruas lain yang belum tersentuh dan akan dilanjutkan pada 2026.
“Evaluasi ini penting bagi kami untuk meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.(Is)
