Bersumber dari Skema di Luar APBD, Anggaran Kesehatan Kabupaten Cirebon Capai Lebih dari Rp 1 Triliun
kacenews.id-CIREBON- Besarnya anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Cirebon yang menembus lebih dari Rp 1 triliun ternyata menyimpan ironi. Di balik angka fantastis tersebut, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) justru belum mampu memenuhi target.
Fakta ini terungkap dalam Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran 2025 yang dipaparkan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon di hadapan Komisi IV DPRD, Rabu (7/4/2026).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni, mengemukakan, angka anggaran yang terlihat besar tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan fiskal daerah. Pasalnya, sebagian besar dana justru berasal dari skema di luar APBD.
“Totalnya memang besar karena termasuk BLUD rumah sakit dan puskesmas. Sementara dari APBD murni untuk Dinas Kesehatan hanya sekitar Rp 3 miliar,” katanya usai Rapat LKPJ 2025.
Ia menyebutkan, sumber anggaran lainnya berasal dari dana alokasi khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, serta bantuan operasional kesehatan (BOK) yang langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening puskesmas.
Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan pembiayaan layanan kesehatan daerah terhadap pemerintah pusat.
Di sisi lain, peningkatan realisasi anggaran tidak berbanding lurus dengan capaian PAD. Salah satu faktor utama adalah kebijakan penonaktifan peserta BPJS PBI oleh pemerintah pusat yang berdampak langsung pada pendapatan layanan kesehatan.
“Banyak peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan, sehingga berpengaruh pada pendapatan puskesmas. Ini jadi salah satu penyebab PAD tidak tercapai,” katanya.
Dari sisi kinerja layanan, capaian dua rumah sakit daerah menunjukkan hasil yang berbeda. RSUD Waled mencatat tren positif dengan realisasi pendapatan mencapai sekitar 93 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 90 persen.
Sebaliknya, RSUD Arjawinangun masih menghadapi tantangan serius. Penurunan jumlah pasien serta keterbatasan dokter subspesialis membuat target pendapatan belum tercapai.
“Di Arjawinangun, pasien relatif lebih sedikit dan layanan subspesialis belum lengkap, sehingga banyak pasien dirujuk ke rumah sakit lain,” katanya.
Tak hanya itu, dalam evaluasi tersebut, Komisi IV DPRD juga menyoroti adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Namun, Enny menegaskan bahwa sebagian besar Silpa berasal dari dana BLUD dan sisa DAK, bahkan ada yang masih berada di pemerintah pusat.
“Untuk DAK, sebagian memang belum masuk ke kas daerah karena masih berada di pusat,” ucapnya.(Is)
