Terganjal Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang, PMI Kabupaten Cirebon Perlu Bantuan Pemda
kacenews.id-CIREBON-Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cirebon masih memiliki banyak keterbatasan sarana dan prasarana untuk menjunjang kinerja. Termasuk layanan laboratorium dan peralatan medis.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Hj Rd Sri Heviyana, saat menerima kunjungan jajaran pemerintah daerah (Pemda) di Kantor PMI Kabupaten Cirebon, Jumat (10/4/2026).
Menurut Heviyana, kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergitas antara PMI dan pemerintah daerah sebagai mitra kerja.
Bahkan pihaknya juga menyampaikan capaian serta kebutuhan yang masih perlu didukung oleh pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan berbagai kebutuhan, mulai dari bangunan, gedung, hingga peralatan yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah,” katanya.
Ia menyebutkan, salah satu kebutuhan mendesak adalah perluasan fasilitas laboratorium yang dinilai sudah tidak memadai dibandingkan dengan jumlah dan kapasitas alat yang dimiliki.
“Laboratorium kami sangat terbatas. Dengan alat yang ada, ruangannya sudah tidak mencukupi, bahkan jika ada kunjungan hanya bisa menampung lima hingga enam orang,” katanya.
Selain itu, kata Heviyana, PMI juga membutuhkan tambahan lahan untuk pembangunan gedung pelayanan, ruang relawan, serta fasilitas bagi Palang Merah Remaja (PMR).
“Kami berharap ada dukungan lahan dan pembangunan gedung agar pelayanan bisa lebih optimal,” ucapnya.
Di sisi lain, sejumlah peralatan medis juga dinilai perlu dilakukan peremajaan karena telah digunakan selama puluhan tahun, sehingga memengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan.
“Kami masih memiliki alat yang sudah lama dan perlu diganti karena prosesnya menjadi lambat,” katanya.
Ia menyampaikan, selama ini kebutuhan operasional seperti kantong darah dan reagen telah didukung melalui anggaran APBD serta kegiatan bulan dana PMI.
“Alhamdulillah, kebutuhan dasar masih bisa terpenuhi dari dukungan APBD, termasuk untuk kegiatan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, H Hendra Nirmala, mengemukakan pemerintah daerah akan menampung seluruh usulan sebelum diputuskan.
“Usulan ditampung terlebih dahulu. Nanti akan dibahas di tingkat TAPD dengan melihat kemampuan anggaran dan sumber pendanaannya,” katanya.
Menurutnya, setiap usulan harus melalui proses pembahasan sesuai mekanisme penganggaran daerah. “Nanti kita bahas terlebih dahulu, semua ada mekanismenya,” ujarnya.(Junaedi)
