Gaji ASN Kabupaten Cirebon Tembus Rp 2,2 Triliun, Lebih dari Separuh APBD DPRD Soroti Kualitas Kinerja
Anggaran jumbo, hasil belum tentu sebanding:
-Rp 2,2 triliun untuk belanja pegawai memicu pertanyaan: apakah kinerja ASN sudah sepadan dengan besarnya anggaran?
-Risiko APBD tidak produktif
Porsi hampir setengah APBD untuk pegawai berpotensi mengurangi ruang anggaran bagi pembangunan dan pelayanan publik.
-Kinerja ASN masih jadi sorotan
DPRD menilai masih ada celah dalam efektivitas kerja ASN, sehingga evaluasi tidak boleh sekadar formalitas.
-Disiplin ASN dipertanyakan
Penekanan pada penindakan ASN indisipliner menunjukkan masih adanya masalah serius dalam budaya kerja birokrasi.
-Pelayanan publik belum optimal
Jika anggaran besar belum berdampak signifikan, berarti kualitas layanan kepada masyarakat masih perlu dipertanyakan.
-Komitmen perbaikan diuji
Janji evaluasi dari pemerintah daerah dinilai harus dibuktikan dengan langkah konkret, bukan sekadar wacana tahunan.
kacenews.id-CIREBON-Besarnya alokasi belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Cirebon 2026 menjadi perhatian serius DPRD. Tak ingin anggaran jumbo hanya habis untuk rutinitas, Komisi I DPRD menegaskan pentingnya peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) agar berdampak nyata bagi pelayanan publik.
Hal ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon bersama BKPSDM saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025, belum lama ini.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, menegaskan, pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN.
“Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memastikan program dan kegiatan benar-benar berjalan sesuai rencana serta memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas ASN,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas ASN menjadi kunci dalam mendorong efektivitas pelayanan publik sekaligus menjawab berbagai persoalan masyarakat yang semakin kompleks.
Sorotan DPRD bukan tanpa alasan. Dari total APBD Kabupaten Cirebon sebesar Rp 4,2 triliun, sekitar Rp 2,2 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, menjadikannya pos anggaran terbesar.
Dengan porsi yang signifikan tersebut, DPRD menilai evaluasi kinerja ASN tahun 2025 menjadi krusial untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, sekaligus sebagai pijakan peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, menambahkan, peningkatan kualitas ASN menjadi kebutuhan mendesak di tengah berbagai persoalan daerah yang belum tuntas, mulai dari sektor kesehatan, infrastruktur, hingga pengelolaan sampah.
“Kita butuh birokrasi yang lebih gesit dan responsif. Peran ASN sangat vital dalam mendorong pembangunan daerah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, pengawasan DPRD harus diiringi dengan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin ASN.
“ASN yang tidak disiplin harus ditindak. Ini bagian dari upaya membangun kinerja birokrasi yang profesional,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho, mengakui bahwa peningkatan kualitas ASN masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
Ia memastikan, seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan peningkatan kapasitas SDM aparatur ke depan.
“Kami berharap sinergi dengan DPRD, khususnya Komisi I, terus terjaga agar kinerja ASN semakin optimal dan dapat diandalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Rapat pembahasan LKPJ tersebut berlangsung lancar. DPRD berharap, berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi dasar konkret dalam memperbaiki kualitas ASN dan pelayanan publik di Kabupaten Cirebon.(Mail)
