Strategi Komunikasi Organisasi di Tengah Kontroversi Lingkungan

Oleh: Ismail Marzuki
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

Kontroversi lingkungan kerap menjadi ujian paling kompleks bagi sebuah organisasi. Tidak hanya menyangkut aspek teknis dan kebijakan, tetapi juga menyentuh dimensi kepercayaan publik, legitimasi sosial, serta keberlanjutan organisasi itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, strategi komunikasi tidak lagi bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen utama dalam mengelola persepsi, meredam konflik, dan menjaga reputasi.
Kasus pembangunan perumahan Trusmiland di kaki Bukit Plangon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon yang menjadi sorotan publik misalnya, mencerminkan dinamika tersebut. Diketahui, belum lama ini, wilayah Kecamatan Sumber untuk pertama kalinya terendam banjir. Kecamatan yang menjadi lokasi perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon yang selama puluhan tahun tak pernah alami bencana banjir, kini terjadi. Salah satu indikasinya karena daerah resapan air di wilayah tersebut, seperti kaki bukit Plangon dan sekitarnya, beralih fungsi.
Polemik pun terjadi, hingga DPRD bergerak memanggil pihak-pihak terkait, seperti dinas teknis dan pengembang perumahan Trsumiland. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DPUTR pun akhirnya melakukan kajian lingkungan serta evaluasi atas perizinan perumahan yang terlanjur sudah terbit. Namun ketika hasil kajian lingkungan mengindikasikan potensi risiko banjir, aktivitas pembangunan tetap berlangsung, sehingga muncul ketegangan antara berbagai aktor, baik pemerintah daerah, legislatif, pengembang perumahan, dan masyarakat. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan komunikasi yang berpotensi memperbesar konflik organisasi.
Dalam kajian komunikasi organisasi, fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif Karl Weick dengan teori sensemaking. Weick menekankan bahwa organisasi bukan hanya memproses informasi, tetapi juga “menciptakan makna” dari situasi yang dihadapi. Dalam konteks Trusmiland, masing-masing pihak, mulai dari DPRD, dinas teknis, hingga pihak pengembang perumahan, mungkin memiliki interpretasi berbeda terhadap risiko yang sama. Ketika proses sensemaking ini tidak terintegrasi melalui komunikasi yang efektif, maka yang muncul adalah fragmentasi pemahaman, bukan kesepakatan.
Lebih lanjut, pendekatan James E. Grunig melalui Excellence Theory menegaskan pentingnya komunikasi dua arah yang simetris (two-way symmetrical communication). Dalam model ini, organisasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan umpan balik publik. Jika dikaitkan dengan kasus ini, strategi komunikasi ideal seharusnya melibatkan masyarakat terdampak dalam proses dialog terbuka, bukan sekadar menyampaikan keputusan yang sudah diambil.
Ketika komunikasi berjalan satu arah, misalnya hanya berupa penyampaian informasi tanpa ruang partisipasi, maka potensi resistensi publik akan meningkat. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa publik modern bersifat kritis dan menuntut transparansi, terutama dalam isu yang berdampak langsung pada keselamatan dan lingkungan hidup.
Selain itu, teori Stakeholder Management dari R. Edward Freeman juga relevan dalam membaca situasi ini. Freeman menekankan bahwa organisasi harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemilik modal atau internal organisasi. Dalam kontroversi lingkungan, stakeholder tidak hanya pemerintah dan pengembang, tetapi juga masyarakat lokal, aktivis lingkungan, hingga media. Kegagalan mengelola komunikasi dengan salah satu pihak dapat memicu eskalasi konflik yang lebih luas.
Dari sisi komunikasi krisis, pemikiran Timothy Coombs melalui Situational Crisis Communication Theory (SCCT) memberikan kerangka penting. Coombs menjelaskan bahwa respons organisasi terhadap krisis harus disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab yang dipersepsikan publik. Jika publik menilai organisasi memiliki kontribusi terhadap potensi risiko (misalnya banjir), maka strategi komunikasi yang defensif justru akan memperburuk reputasi. Sebaliknya, pendekatan yang mengedepankan empati, transparansi, dan solusi konkret akan lebih efektif dalam menjaga kepercayaan.
Dalam konteks ini, langkah komunikasi seperti membuka hasil kajian lingkungan secara utuh, menjelaskan mitigasi risiko, serta melibatkan pihak independen untuk evaluasi dapat menjadi strategi yang lebih konstruktif. Tanpa itu, komunikasi berpotensi dianggap sebagai upaya pembenaran, bukan klarifikasi.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah konsistensi pesan organisasi. Edgar Schein, melalui teori budaya organisasi, menekankan bahwa nilai dan asumsi dasar dalam organisasi akan tercermin dalam perilaku dan komunikasinya. Jika sebuah organisasi memiliki budaya yang kurang terbuka terhadap kritik, maka komunikasi yang dihasilkan cenderung defensif dan tertutup. Sebaliknya, budaya yang adaptif akan mendorong komunikasi yang lebih responsif dan inklusif.
Dalam kasus Trusmiland, perbedaan pernyataan antar pihak, baik dari dinas teknis, DPRD, maupun pengembang perumahan, menunjukkan lemahnya koordinasi komunikasi. Hal ini tidak hanya membingungkan publik, tetapi juga menurunkan kredibilitas institusi yang terlibat. Dalam teori komunikasi organisasi, kondisi ini sering disebut sebagai noise dalam sistem komunikasi, yang menghambat tersampaikannya pesan secara efektif.
Lebih jauh, kontroversi ini juga dapat dilihat melalui perspektif etika komunikasi. Organisasi tidak hanya dituntut untuk benar secara hukum, tetapi juga bertanggung jawab secara moral. Ketika terdapat potensi risiko terhadap masyarakat, maka komunikasi yang jujur dan terbuka menjadi kewajiban, bukan pilihan.
Pada akhirnya, strategi komunikasi di tengah kontroversi lingkungan harus memenuhi tiga prinsip utama: transparansi, partisipasi, dan konsistensi. Transparansi memastikan publik mendapatkan informasi yang utuh, partisipasi membuka ruang dialog, dan konsistensi menjaga kejelasan pesan antar aktor.
Kontroversi seperti Trusmiland seharusnya tidak hanya dilihat sebagai konflik, tetapi juga sebagai momentum pembelajaran bagi organisasi. Dengan mengadopsi pendekatan komunikasi yang berbasis teori dan praktik terbaik, organisasi tidak hanya mampu meredam krisis, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik.
Dalam dunia yang semakin terhubung dan kritis, komunikasi bukan lagi sekadar alat penyampai informasi. Ia adalah fondasi utama dalam membangun hubungan antara organisasi dan masyarakat. Ketika komunikasi dikelola dengan baik, bahkan krisis sekalipun dapat berubah menjadi peluang untuk menunjukkan integritas dan tanggung jawab.***