Cegah Warga Terjerat Utang, Gubernur Jabar Minta Camat dan Kades Selektif Beri Izin Hajatan,

Poin Utama Kebijakan KDM:
Utamakan Rumah, Bukan Pesta: KDM menyarankan dana pesta dialihkan untuk kebutuhan jangka panjang seperti DP rumah atau modal usaha.

Nikah Sederhana di KUA: Pasangan dengan ekonomi terbatas didorong menikah secara sederhana di KUA yang lebih efisien dan sah secara syariat.

Filter Izin Keramaian: Aparat setempat akan mencermati sumber dana acara. Jika diketahui hasil utang, masyarakat akan disarankan tidak menggelar pesta besar.

Hindari “Raja Semalam”: KDM mengingatkan bahwa menjadi raja sehari tidak sebanding dengan beban ekonomi bertahun-tahun setelahnya.

kacenews.id-BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyiapkan langkah tegas untuk melindungi warga dari jeratan utang akibat pesta pernikahan mewah. KDM akan menerbitkan Surat Edaran yang meminta camat dan kepala desa lebih selektif memberi izin hajatan terutama jika biayanya berasal dari utang atau hasil menjual aset.

Kebijakan ini dipicu fenomena memprihatinkan di masyarakat. Banyak keluarga memaksakan pesta demi gengsi, namun berakhir menderita karena terlilit pinjaman online, bank keliling hingga terpaksa menjual sawah.

“Daripada jadi raja semalam tapi besoknya sengsara dan harus kerja ke luar negeri demi bayar utang, lebih baik uangnya untuk masa depan rumah tangga,” tegas KDM.

Langkah ini ditegaskan bukan untuk membatasi hak pribadi, melainkan edukasi agar masyarakat Jawa Barat lebih bijak merencanakan masa depan tanpa terbebani tekanan sosial.***