Wali Kota Cirebon: 2027 Fase Pembuktian Program Berdampak
kacenews.id-CIREBON-Pemerintah Kota Cirebon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Bappelitbangda Kota Cirebon, Rabu (8/4/2026). Forum ini bertujuan menyatukan arah kebijakan pembangunan sekaligus memastikan program benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Musrenbang dihadiri Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, unsur Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat termasuk Forum Anak Kota Cirebon.
Wali Kota Effendi Edo menekankan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat. Ia menyebut 2027 sebagai fase pembuktian dalam RPJMD 2025–2029, di mana setiap program harus berdampak nyata, misalnya menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi seberapa kuat kerukunan dan partisipasi masyarakat. Kita harus memastikan setiap program benar-benar bermanfaat,” tegasnya.
Wali Kota juga meminta perangkat daerah meninggalkan pola perencanaan rutin tanpa inovasi, dengan setiap program berbasis data dan mampu menjawab persoalan riil di lapangan. Ia menekankan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, menyebut penyusunan RKPD 2027 telah melalui proses partisipatif, mulai dari rembug warga hingga musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, menghasilkan ratusan usulan yang menjadi bahan kebijakan pembangunan.
“Titik temu Musrenbang RKPD ini memastikan sinergi antara prioritas nasional, provinsi, dan kebutuhan daerah, sehingga arah pembangunan tetap selaras dan terukur,” jelasnya.
Agus menambahkan, keterbatasan anggaran menuntut kreativitas, termasuk optimalisasi PAD serta kolaborasi pembiayaan melalui CSR dan KPBU. Forum ini juga memberi perhatian pada suara anak melalui Suara Anak Daerah (SAD) 2026.
Ketua Forum Anak Kota Cirebon, Azita Nadia Ghaisani, menekankan pentingnya keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan, terutama program kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik yang inklusif.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga melibatkan anak secara nyata, mulai dari akses dokumen kependudukan, perlindungan dari kekerasan, hingga penyediaan ruang aman untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.(Fan)
