Oleh : Jejep Falahul Alam
(Pengurus PWI Jawa Barat)
Penguasaan informasi hari ini tak lagi sepenuhnya berada di tangan wartawan atau media massa. Kekuasaan itu perlahan bergeser ke ruang yang tak kasatmata bernama algoritma. Media sosial dan platform digital bukan lagi sekadar saluran distribusi, melainkan telah menjelma menjadi aktor utama yang menentukan apa yang dilihat, dibaca bahkan dipercaya publik.
Perubahan ini berlangsung senyap, namun dampaknya kian terasa dan masif. Cara publik mengakses, memahami dan menilai informasi telah berubah secara fundamental.
Fenomena podcast di YouTube menjadi contoh paling nyata. Dengan format sederhana-kamera, mikrofon dan narasumber-konten semacam ini mampu menjaring puluhan ribu penonton. Popularitasnya kerap kali tak ditentukan oleh kedalaman materi atau akurasi informasi, melainkan oleh daya tarik personal, kontroversi, isu viral serta kemampuan memancing emosi.
Pola ini secara perlahan menggeser peran jurnalis, terutama di televisi, yang bekerja melalui proses panjang: peliputan lapangan, verifikasi data, penyuntingan visual hingga penayangan di ruang redaksi dengan berpegang pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Di sisi lain, banyak pembuat konten digital tidak terikat pada standar etika dan tanggung jawab yang sama.
Medsos dan Perubahan Ekosistem Informasi
Belum selesai persoalan podcast, ledakan pengguna media sosial semakin mempercepat perubahan lanskap informasi. TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook dan platform lain kini digunakan hampir di semua lapisan usia termasuk anak-anak sekolah dasar. Media sosial pun menjelma menjadi sumber utama informasi harian, menggeser peran media arus utama.
Kondisi ini kian meredupkan eksistensi wartawan, baik di media online, radio, terlebih media cetak. Konten singkat, visual dan emosional lebih mudah dikonsumsi dibanding liputan mendalam yang membutuhkan waktu, energi dan disiplin verifikasi. Banjir informasi instan menandai perubahan total ekosistem informasi yang tak lagi sepenuhnya berada dalam kendali pers.
Padahal, kerja jurnalistik dibangun melalui proses berjenjang: peliputan, verifikasi, penyuntingan, hingga publikasi. Tujuannya jelas yakni menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, mencegah hoaks serta mengedukasi masyarakat. Namun di era digital, proses ini kerap dianggap lambat dan kalah cepat dibanding arus media sosial. Publik pun cenderung mengedepankan kuantitas ketimbang kualitas.
Algoritma Menggantikan Gatekeeper
Kehadiran content creator dan influencer semakin mempercepat pergeseran tersebut. Penyebaran informasi tak lagi harus melewati ruang redaksi. Melalui tim kecil, bahkan individu, konten dapat diproduksi dalam jumlah besar. Orientasinya bukan lagi kepentingan publik, melainkan selera algoritma platform digital.
Akibatnya, siapa pun dapat berperan sebagai “wartawan” tanpa kewajiban cek fakta, koreksi atau tanggung jawab moral kepada masyarakat. Peran gatekeeper-penjaga arus informasi-yang dahulu dipegang media arus utama, perlahan digantikan algoritma.
Algoritma tidak menilai benar atau salah. Ia tidak menyaring kepentingan publik. Ia hanya menghitung klik, like, share dan durasi tontonan. Akibatnya, informasi yang viral sering kali lebih dominan dibanding berita yang diproduksi secara profesional. Kebenaran pun kerap kalah oleh sensasi-sebuah kondisi yang belakangan dikenal dengan ungkapan no viral, no justice.
Ketergantungan publik terhadap media sosial semakin menguatkan situasi ini. Koran dan televisi tak lagi menjadi rujukan utama. Apa yang muncul di linimasa dan hasil pencarian sering dianggap sebagai kebenaran, tanpa disadari bahwa opini publik sedang diarahkan oleh sistem yang tak memiliki tanggung jawab sosial sebagaimana pers.
Kehadiran Kecerdasan Buatan
Situasi kian kompleks dengan hadirnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Teknologi ini mampu menulis berita, merangkum peristiwa, membuat video, bahkan menyusun narasi dalam hitungan detik. Jika tidak disikapi secara kritis, peran wartawan berpotensi tereduksi bahkan tersingkir dari proses produksi informasi.
Jika itu terjadi, pers sebagai salah satu pilar demokrasi-bersama eksekutif, legislatif dan yudikatif-berisiko tinggal menjadi catatan sejarah.
Kondisi ini juga memicu krisis kepercayaan. Ketika pers dianggap terlalu rumit, kaku.atau berkompromi dengan kekuasaan, masyarakat mencari alternatif. Media sosial pun menjadi pelarian meski tanpa jaminan kebenaran.
Pers Tidak Mati, tapi Sedang Diuji
Apakah wartawan benar-benar akan tersingkir? Tidak sesederhana itu. Pers tidak sedang mati, melainkan sedang diuji. Di tengah dominasi algoritma dan menjamurnya media sosial, nilai-nilai jurnalistik justru harus diperkuat dengan verifikasi faktual, kedalaman analisis, konteks yang utuh, dan keberanian menjaga kebenaran.
Pers dituntut lebih adaptif tanpa kehilangan integritas-hadir di platform digital, memanfaatkan teknologi, tetapi tidak tunduk pada logika viral semata. Terlebih di tengah maraknya akun bayaran, buzzer dan jaringan anonim yang sengaja membentuk opini publik demi kepentingan tertentu, jurnalisme beretika menjadi semakin relevan.
Solusi Memperkuat Jurnalisme Bermakna
Ke depan, pers perlu mengambil jalan yang lebih tegas dan strategis. Bukan dengan menyaingi kecepatan media sosial, melainkan dengan memperkuat diferensiasi. Melalui liputan investigatif, jurnalisme data, jurnalisme solusi dan narasi yang memberi konteks dan makna.
Redaksi juga perlu berinvestasi pada peningkatan literasi digital wartawan, pemanfaatan AI secara etis sebagai alat bantu-bukan pengganti-serta membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi, koreksi terbuka, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Di Hari Pers Nasional 2026 ini, refleksi tersebut penting bukan untuk meratapi keadaan, melainkan untuk menegaskan kembali peran pers sebagai pilar demokrasi dan penopang akal sehat publik. Di tengah hiruk-pikuk algoritma, pers harus tetap menjadi ruang sunyi tempat kebenaran dirawat dan dijaga. Semoga. ***
