Dampak Perang di Timur Tengah, 58 Ribu Jemaah Indonesia Tertahan di Saudi Arabia
Akibat perang Iran–Israel–AS, sebanyak 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Arab Saudi dan belum bisa dipulangkan. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) didorong melakukan pendataan ulang, berkoordinasi dengan Konjen dan KJRI. Jemaah yang berangkat secara mandiri dinilai lebih rentan karena biasanya menggunakan penerbangan transit, sehingga perlu koordinasi dengan negara-negara transit yang terdampak konflik.
Pemerintah diminta menyiapkan skema akomodasi dan logistik jika terjadi keterlambatan, serta melakukan pengawasan ketat terhadap kemungkinan PPIU atau travel yang menelantarkan jemaah. Sekitar 6.000 jemaah telah dipulangkan ke Indonesia, namun masyarakat diimbau menahan diri untuk tidak berangkat umrah hingga situasi Timur Tengah kembali aman.
kacenews.id-CIREBON-Perang antara Iran dengan Israel dan Amerika membuat Pemerintah Indonesia harus berpikir keras bagaimana memulangkan warganya yang sedang menjalankan ibadah umrah. Pasalnya, ada puluhan ribu jemaah umrah masih berada di Saudi Arabia.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menyebut masih ada 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang masih berada di Saudi Arabia.
Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementrian Haji dan Umrah terkait jemaah yang masih tertahan di Saudi Arabia akibat peperangan antara Iran dengan Israel dan Amerika.
“Masih ada 58 ribu jemaah yang memang hari ini sedang berada di Saudi Arabia. Tentu, koordonasi Kemenhaj bukan hanya bersifat administrasi saja, tapi harus ada langkah langkah konkrit dari mulai pendataan ulang, kemudian melakukan koordinasi dengan Konjen dan KJRI yang ada di sana termasuk juga melakukan pendataan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan jemaah umroh mandiri,” katanya di Kedawung, Rabu (4/3/2026).
Selly mengungkapkan, untuk jemaah umrah yang melakukan ibadah secara mandiri, Kemenhaj harus bisa mengawasinya. Pasalnya, jemaah mandiri biasanya melakukan keberangkatan mengunakan pesawat yang transit.
“Karena yang harus diawasi itu keberadaan jemaah umrah mandiri, dimana mereka bisa saja melakukan kepulangan tidak menggunakan pesawat yang derek langsung ke Indonesia tapi melalui negara-negara transif.
Artinya, mereka (Kemenhaj,red) harus berkoordinasi dengan negara-negara transit tersebut yang harus berhubungan dengan Konjen atau KJRI di negara yang memang sedang menghadapi konflik di timur tengah,” katanya.
Di luar itu, kata Selly, pemerintah juga harus mengantisipasi, akomodasi dan logistik apabila ada jemaah umrah dan PPIU yang memang mengalami keterlambatan. Atau ada PPIU, travel- travel nakal yang sengaja menelantarkan para jemaah umrah di sana
“Kalau memang kejadian, mau tidak mau Kemenhaj harus juga melakukan sweping terhadap para jemaah yang ada di sana bekerjasama dengan kantor urusan haji yang ada di Saudi Arabia juga Konjen dan KJRI yang ada di sana,” katanya.
Ia menjelaskan untuk data terdakhir sudah ada 6.000 jemaah umrah yang dipulangkan ke Indonesia. “Konjen dan KBRI serta Kemenhaj akan selalu mengupdate setiap waktu terkait perkembangan jemaah haji yang masih di Saudi Arabia.
Selly juga mengimbau agar para jemaah umrah di Indonesia menunggu atau menahan diri untuk tidak melakukan pemberangkatan ibadah umrah selama kondisi di Timur Tengah masih belum aman.(Junaedi)
