Biaya Operasional Dikeluhkan Para Pengurus, Bupati Imron Kaji Ambil Alih Masjid Agung Sumber
kacenews.id-CIREBON-Wacana pengambilalihan Masjid Agung Sumber oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon mencuat menyusul tingginya biaya operasional masjid dan menaranya. Imron menyatakan siap mengkaji usulan tersebut agar pengelolaan masjid yang berada di pusat perkantoran Pemkab Cirebon itu lebih terjamin.
Imron mengaku baru mengetahui membengkaknya biaya operasional Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setelah membaca pemberitaan media. Ia menyebut belum menerima laporan resmi terkait kondisi tersebut.
“Saya justru baru tahu dari media kalau biaya operasional masjid dan menaranya cukup tinggi,” ujar Imron, Minggu, (1/3/2026).
Ia juga mengaku belum mendapat informasi bahwa DKM telah mengirim surat kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dalam surat itu, DKM mengusulkan agar kepemilikan masjid diambil alih Pemkab Cirebon sehingga pembiayaan operasional dan pemeliharaan, termasuk menara 13 lantai, dapat ditanggung melalui APBD.
Menurut Imron, usulan tersebut tidak dapat diputuskan sepihak. Ia akan meminta penjelasan kepada BKAD dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mengenai status aset bangunan tersebut.
“Saya akan tanyakan dulu ke BKAD atau Kesra. Kalau memang akan diambil alih, tentu harus melalui mekanisme dan persetujuan DPRD,” katanya.
Secara pribadi, Imron menyatakan tidak keberatan apabila masjid dan menaranya resmi menjadi aset pemerintah daerah. Menurutnya, langkah tersebut akan mempermudah perencanaan anggaran serta memastikan perawatan dilakukan rutin dan berkelanjutan.
“Kalau sudah menjadi aset Pemda, penganggarannya lebih mudah karena masuk dalam perencanaan anggaran daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DKM Masjid Agung Sumber, Mustofa Jajuli, mengungkapkan biaya operasional masjid mencapai sekitar Rp 400 juta per tahun. Angka tersebut belum termasuk operasional menara setinggi 13 lantai yang hingga kini belum dapat dihitung secara pasti.
Menurut Jajuli, beban tersebut terlalu besar jika sepenuhnya ditanggung DKM. Ia khawatir tanpa dukungan struktural dari pemerintah daerah, pengelolaan masjid dan menara akan kembali tidak optimal.
Apalagi, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas tersebut selama ini juga mendapat dukungan anggaran Pemkab Cirebon. Tanpa skema pengelolaan yang jelas, dikhawatirkan perawatan masjid dan menara tidak berjalan maksimal.(Mail)
