Sektor Pendidikan Pilar Utama Bangsa, Isu Ketidaktransparanan Pengelolaan Anggaran di Disdik Kabupaten Cirebon Tuai Sorotan
kacenews.id-CIREBON-Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Cirebon secara terbuka mendukung langkah berani Komisi IV DPRD untuk membongkar teka-teki pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon. Dukungan ini muncul di tengah mencuatnya isu ketidaktransparanan anggaran yang bersumber dari APBD, DAK, hingga BKK.
Ketua Repdem Kabupaten Cirebon, Nana Suhana, mengemukakan sektor pendidikan adalah pilar utama bangsa yang tidak boleh dikelola dengan penuh “catatan” negatif.
Ia menyoroti temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, khususnya terkait pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini dianggap sebagai indikator kegagalan manajerial Kadisdik yang telah menjabat lebih dari tiga tahun.
“Dengan masa jabatan yang cukup lama, seharusnya ada kemajuan signifikan. Namun yang kita lihat justru temuan-temuan audit yang terus berulang. Ini rapor merah. Bupati harus segera melakukan evaluasi menyeluruh,” tuturnya.
Selain persoalan anggaran, Repdem juga melontarkan kritik pedas terhadap rangkap jabatan yang disandang Ronianto sebagai ketua PGRI dan ketua Kwartir Pramuka Kabupaten Cirebon. Kondisi ini dinilai memicu pertanyaan publik mengenai fokus kerja sang Kadisdik di tengah segudang masalah pendidikan yang belum tuntas.
“PR besar seperti tingginya angka putus sekolah dan renovasi bangunan sekolah roboh masih terbengkalai. Bagaimana mau fokus menyelesaikan masalah jika sibuk memegang banyak kursi?” katanya.
Repdem juga mempermasalahkan keberadaan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan yang hingga kini masih dipertahankan. Menurut Nana, secara aturan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) terbaru, struktur yang dulu dikenal sebagai UPTD ini seharusnya sudah dihapuskan.
“Apapun alasannya, Korwil harus dibubarkan sesuai aturan. Jangan sampai struktur ilegal ini malah menjadi sarang pungutan liar dengan dalih pengurusan administrasi guru,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat maupun telepon WhatsApp tidak mendapatkan respon, menambah kesan tertutupnya pihak dinas terhadap kritik publik.(Is)
