Dituntut Transparansi Pengelolaan Dana, DPMD Kabupaten Cirebon Soroti BUMDes Japura Kidul
kacenews.id-CIREBON- Sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Cirebon dinilai masih banyak yang tidak berjalan optimal, bahkan terkesan hanya dijadikan formalitas semata.
Kondisi tersebut kembali mencuat seiring ramainya sorotan publik terhadap BUMDes Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, yang dikeluhkan warga terkait transparansi dan dugaan proyek fiktif.
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pun angkat bicara terkait persoalan tersebut. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya tengah melakukan pendataan dan pengumpulan informasi terkait BUMDes Japura Kidul.
“BUMDes Japura Kidul ini akan kami data dan kumpulkan informasinya. Salah satu pekerjaan rumah kami adalah melakukan pendampingan, mulai dari pembentukan, legalitas, hingga memastikan pengurus BUMDes benar-benar diisi oleh orang-orang yang kapabel,” katanya.
Kemudian terkait keluhan warga soal transparansi dan dugaan adanya proyek fiktif di tubuh BUMDes Japura Kidul, Iwan menyebut pihaknya telah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah desa (Pemdes) setempat. Namun hingga kini, belum ada respons dari pihak desa.
“Kami sudah mencoba menghubungi pihak desa, termasuk kuwu Japura Kidul, untuk mempertanyakan persoalan ini. Namun sampai saat ini belum ada jawaban. Terkait itu, tentu akan kami tindak lanjuti dan kumpulkan informasi lebih lanjut,” katanya.
Menurutnya, keberadaan BUMDes seharusnya tidak sekadar menjadi formalitas administratif. BUMDes diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes).
“Jangan sampai BUMDes hanya jadi formalitas. Dengan adanya anggaran dari pemerintah, seharusnya setiap desa bisa menjadikan BUMDes sebagai PADes dan penggerak ekonomi desa,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak BUMDes di Kabupaten Cirebon yang tidak berjalan sesuai harapan.Padahal, BUMDes dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus wadah pemberdayaan masyarakat.
Selain pembinaan, DPMD juga menekankan pentingnya pengawasan. Iwan bahkan menyinggung praktik tidak sehat di sejumlah desa, di mana pengurus BUMDes diisi oleh keluarga atau kerabat kuwu maupun perangkat desa.
“Itu jelas tidak sesuai aturan. Jika ada laporan seperti itu, kami akan tindak tegas dan melakukan pengawasan serta pembinaan,” ucapnya.
Ia menyarankan agar Pemdes Japura Kidul segera duduk bersama dengan pengurus BUMDes untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana desa.
“BUMDes Japura Kidul harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Jika tidak, tentu akan ditindak lebih jauh,” katanya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak BUMDes Japura Kidul belum dapat dikonfirmasi dan belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai isu yang berkembang. Kondisi tersebut membuat publik terus mempertanyakan keberadaan dan realisasi program BUMDes Japura Kidul yang diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Namun Kuwu Japura Kidul, Heriyanto, saat dikonfirmasi, mengaku tidak mengetahui secara detail aktivitas dan program BUMDes Japura Kidul yang kini menjadi perhatian publik.
Ia menyampaikan, dirinya tidak pernah menerima laporan resmi dari pengurus BUMDes terkait penggunaan anggaran ketahanan pangan, termasuk program penanaman semangka seluas setengah hektare dengan nilai anggaran sekitar Rp 70 juta.
“Terus terang saya tidak tahu menahu soal itu. Tidak ada laporan ke saya, termasuk soal penanaman semangka yang anggarannya Rp 70 juta,” katanya.
Ia juga mengaku tidak mendapat informasi saat proses panen semangka dilakukan. Menurutnya, sebagai kepala desa, seharusnya dirinya mendapatkan laporan dan pemberitahuan terkait program BUMDes yang menggunakan dana desa.
Menanggapi desakan warga yang meminta transparansi pengelolaan dana BUMDes, Heriyanto menyatakan sependapat. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan hal mutlak dalam pengelolaan BUMDes.
“Kalau warga mendesak transparansi, saya juga minta BUMDes transparan. Itu memang harus,” ucapnya.(Is)
