Mengejar Kemewahan
BELAKANGAN ini, publik Indonesia kembali terkejut dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan perusahaan besar.
Kasus-kasus seperti di Pertamina, dana iklan Bank BJB yang melibatkan agen iklan serta petinggi bank tersebut, hingga penemuan barang bukti di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengungkapkan betapa dalamnya akar korupsi yang berakar di berbagai sektor.
Tak hanya merugikan negara, perilaku korupsi ini mencederai kepercayaan publik terhadap para pemimpin dan institusi yang seharusnya menjadi panutan.
Korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru, namun tampaknya semakin menjadi-jadi dengan nilai yang fantastis. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan yang semakin lebar antara mereka yang berkuasa dan rakyat yang kesulitan menghadapi kondisi ekonomi yang semakin memprihatinkan.
Dalam banyak kasus, tampak jelas bahwa tindakan melanggar hukum ini dilakukan oleh mereka yang memiliki akses ke kekuasaan dan anggaran negara, yang justru bertanggung jawab untuk mengelola dana publik dengan baik.
Di balik maraknya praktik korupsi ini, ada budaya yang berkembang di masyarakat, yakni budaya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan batasan moral dan aturan yang ada.
Banyak individu yang, dalam mengejar kemewahan atau keberhasilan pribadi, memilih untuk mengakali aturan demi meraih keuntungan instan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang ketat dan mentalitas ‘asal bisa’ yang semakin mengakar dalam banyak sektor kehidupan.
Penyebab utama dari meningkatnya perilaku korupsi adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada. Padahal, kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas seharusnya semakin berkembang.
Namun, di sisi lain, adanya kekurangan dalam sistem pendidikan moral dan etika juga menjadi faktor pendukung. Banyak orang yang merasa bahwa tidak ada konsekuensi nyata yang akan ditanggung jika mereka melanggar aturan, sehingga mereka merasa bebas untuk berbuat curang.
Untuk mengatasi masalah ini, pencegahan korupsi memerlukan langkah yang komprehensif dan terstruktur.***
