Sutrisno Sebut Tak Mungkin Bandara Husein Sastra Negara Jadi Penerbangan Internasional
kacenews.id-MAJALENGKA-Tokoh masyarakat di Kabupaten Majalengka menyayangkan pernyataan Walikota Bandung terpilih M Farhan yang menyebutkan ingin mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara dan menjadikannya sebagai Bandara Internasional.
Mantan Bupati Majalengka yang juga Anggota DPR RI periode 2019–2024, Sutrisno, menyebutkan, wali kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengaktifannya kembali Bandara Husein Sastra Negara dan menjadikannya sebagai Bandara Internasional karena penerbangan untuk sejumlah rute telah dipindah ke Bandara Kertajati oleh Pemerintah Pusat.
“Apa dasarnya, apa kewenangannya Wali Kota Bandung ikut – ikutan urus Bandara Kertajati karena itu wewenang Pemda Jabar dan Pusat,” ungkap Sutrisno.
Untuk menghadirkan bandara Kertajati menghabiskan uang dari APBD, APBN dan dana konsorsium perbankan. Jadi tujuan keberadaan Bandara Kertakati bukan untuk kepentingan sempit Kota Bandung melainkan untuk kepntingan yang lebih besar bagi Jawa Barat dan Nasional.
“Kalau Wali Kota Bandung ikut – ikutan menarik Bandara Kertajati apa dasar dan kaitannya sehingga mau ngurusin Bandara Kertajati. ? Kalau punya alasan ikut ngurusin Bandara Husein ya silahkan, tapi perlu dicatat semaximal apapun mau memfungsikan Bandara Husein hanya sebatas itulah kemampuan dan daya tampung husen ga aakan mampu menyangga kepadatan lalu lintas udara ke Seoekarnio Hatta,” ungkap Sutrisno.
Apalagi menurutnya, kedepan Bandara Sutta menurut analisanya, akan semakin sulit diperluas karena keterbatasan tata ruang yang ada. Bandara Husein kesulitan dijadikn sebagai solusinya kecuali bandara Kertajati.
Itu baru dari sisi teknis, belum lagi dari kepentingan pembangunan dan pemerataannya serta untuk pertumbuhan dan kemajuan ekonomi secara regional Jawa Barat dan nasional.
“Kalau terkait kenapa belum berfungsi sebagamana yang diharapkan itu harus ada kebijakan khusus yang memaksa dari Pemerintah Pusat agar mengalihkan perjalanan haji dan umrah sepenuhnya dilakukan dari Bandara Kertakati,” ungkap Sutrisno.
Dipindahkannya penerbangan haji dan umrah ke Kertajati akan mengurangi tingakt kemacetan perjalanan darat dan udara di Sutta.
“Moda angkutan udara ini moda angkitan yang spesifik apalagi.bandara baru tidak serta merta pengguna angkutan udara tertarik menggunakannya, makanya perlu kebijakan khusus,” tambah mantan Bupati Majalengka.
Menurut Sutrisno, kebikjakan awal pmbangunan BIJB tidak boleh menggunakan APBN
makanya, bandara Kertakati semual tidak msuk pada Perencanaan Pembangunan Nasional makanya dipersiapkan.oleh daerah
Selain itu BIJB bukan totalitas tanggungjawab Kementrian perhubungan tetapi juga anggungjawab daerah dan pemerintah pusat, sehingga sinkronisasi harus terbangun dengan baik ntara pusat dan daerah.
“Persoalan tersebut kadang terganggu juga karena pergantian pimpinan daerah, sehingga harus ada tanggungjawab berkesinambungan antara pimpinan daerah yang sebelumnya dengan pimpinan daerrah yang baru terpilih. Jadi harus sejalan antara pimpinan pemeringtah yang lama dengan yang baru,“ katanya.
Jadi menurut Sutrisno, sekarang jangan. Semua orang tarik menarik persoalan bandara, karena latar belakang dibangunnya Bandara itu, ingin Jawa Barat memiliki bandara yang permanen dan memadai seperti halnya di provinsi lain di Indonesia.(Ta)
