Trusmiland Memanas Kuwu Pamengkang Bantah Terima CSR Rp 1 Miliar

kacenews.id-CIREBON- Polemik antara warga Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon dengan pengembang Perumahan Trusmiland terus memanas. Kepala Desa Pamengkang, Kosasih, akhirnya angkat bicara menanggapi tudingan premanisme dan isu penerimaan dana CSR yang viral di media sosial.

Kosasih mengatakan, konflik yang mencuat saat ini bukan persoalan baru. Menurutnya, warga telah lama mengeluhkan dampak pembangunan perumahan terutama terkait banjir dan kerusakan jalan.

“Kami menerima banyak keluhan warga. Saat musim hujan sering terjadi banjir karena aliran air dari atas mengarah ke perumahan lalu ke saluran irigasi, tetapi salurannya tidak efektif sehingga air meluap,” kata Kosasih.

Ia menyebut kawasan Grand Metro menjadi salah satu titik yang kerap terdampak genangan setiap hujan deras. Bahkan pada 2023–2024 sempat terjadi insiden mobil hanyut akibat banjir.

Selain banjir, kerusakan jalan desa juga menjadi keluhan warga. Aktivitas kendaraan proyek yang keluar masuk disebut memperparah kondisi jalan.

Menurut Kosasih, perumahan tersebut memiliki tiga akses jalan, yakni melalui pintu utama, jalur irigasi di tengah, dan akses dari belakang. Awalnya hanya satu akses yang digunakan, namun warga kemudian membuka jalur alternatif yang lebih dekat.

“Tadinya sempat ada jalan yang ditutup karena rusak, tapi akhirnya dibuka lagi karena warga membutuhkan akses,” ujarnya.

Kosasih juga membantah informasi yang menyebut Desa Pamengkang menerima dana CSR hingga Rp1 miliar dari pihak pengembang.

“Saya juga kaget mendengar angka itu. Setahu saya tidak ada dana sebesar itu yang masuk ke desa,” katanya.

Ia menjelaskan, pada 2020 memang ada pembangunan jalan menuju perumahan senilai sekitar Rp500 juta. Namun menurutnya, dana tersebut bukan CSR melainkan pembangunan akses yang dibutuhkan pengembang.

Sementara itu, angka Rp500 juta lainnya diduga berkaitan dengan kontribusi pembangunan jalan menuju Perumahan Hasna yang menggunakan sebagian tanah aset Desa Pamengkang.

“Namun sampai sekarang kami tidak menemukan adanya dana yang masuk ke Pendapatan Asli Desa (PADes) terkait hal tersebut,” ujar Kosasih.

Meski demikian, ia mengakui pengembang pernah memberikan bantuan dalam jumlah kecil, seperti Rp10 juta untuk pembangunan jalan lingkungan dan Rp18 juta untuk pembangunan gapura makam warga.

Kosasih juga menyoroti kurangnya koordinasi dari pihak pengembang dengan pemerintah desa, terutama terkait pembangunan saluran air. Ia menyebut ada saluran pembuangan air yang dibuat di atas tanah milik warga tanpa pemberitahuan.

“Bahkan ada pohon yang dibabat dan tanah diratakan tanpa koordinasi dengan pemerintah desa,” katanya.

Menanggapi kabar dirinya akan dilaporkan ke polisi, Kosasih mengaku siap menghadapi proses hukum.

“Saya siap saja jika dilaporkan. Tapi saya berharap aparat penegak hukum menyikapi persoalan ini secara bijak dan berdasarkan bukti yang jelas,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Paguyuban Perumahan Trusmiland Pamengkang, Dedi, menyebut kawasan perumahan juga kerap tergenang air karena saluran drainase tidak berfungsi dengan baik.

Ia bahkan mengaku menggunakan uang pribadi untuk membuat sodetan agar air tidak menggenang. “Sudah dua kali saya membuat sodetan dengan biaya sekitar Rp2,5 juta,” katanya.

Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah video pemilik Trusmiland, Ibnu Riyanto, viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia menyebut proyek perumahan miliknya dihentikan oleh kepala desa dan warga setempat.

Ibnu mengaku proyek pembangunan rumah subsidi tersebut telah berhenti hampir dua minggu sehingga sekitar 300 pekerja tidak dapat bekerja.

Ia juga menegaskan proyek tersebut telah memiliki perizinan lengkap serta mengklaim telah memberikan sejumlah kontribusi kepada lingkungan sekitar.

Ibnu bahkan menilai penutupan proyek tersebut sebagai bentuk premanisme dan menyatakan akan menempuh jalur hukum.(Mail)