Industrialisasi Belum Tumbuh Masif, Kantong-Kantong Kemiskinan Masih Besar di Jabar
kacenews.id-CIREBON- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dinilai belum menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama kebijakan. Prioritas anggaran justru diarahkan pada pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, sebagai fondasi penguatan ekonomi jangka menengah.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto. Menurutnya, meski angka kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan tren penurunan dibanding periode sebelumnya, persoalan kemiskinan dan pengangguran terbuka masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Angka kemiskinan memang berhasil ditekan. Namun kemiskinan dan pengangguran terbuka tetap menjadi PR terbesar di Jawa Barat,” katanya, belum lama ini.
Ia mengungkapkan, dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, masih banyak daerah yang bertumpu pada sektor agraris, kelautan, dan kehutanan. Belum seluruh wilayah memiliki basis industri yang kuat.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat kantong-kantong kemiskinan masih cukup besar di sejumlah daerah. Ketika industrialisasi belum tumbuh masif, dampaknya terasa pada terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya daya ungkit ekonomi masyarakat.
“Karena basis industrinya belum kuat, tentu berpengaruh pada pergerakan ekonomi warga. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah menghidupkan kembali sektor UMKM agar ekonomi tetap bergerak,” katanya.
Bambang juga menyinggung posisi Kabupaten Cirebon dalam peta kemiskinan Jawa Barat. Menurutnya, daerah tersebut turut menyumbang angka kemiskinan provinsi, meskipun tidak bisa dilihat secara parsial.
“Kontribusi Kabupaten Cirebon terhadap angka kemiskinan Jawa Barat tentu ada. Tetapi itu harus dilihat secara akumulatif dari seluruh daerah,” katanya.
Menurutnya, dari sisi kebijakan anggaran, Pemprov Jawa Barat pada 2025–2026 lebih memfokuskan belanja daerah pada pembangunan infrastruktur jalan. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menempatkan konektivitas sebagai prioritas.
“Infrastruktur jalan menjadi fokus utama, kemudian pendidikan dan kesehatan. Jalan didahulukan karena menjadi fondasi,” kata Bambang.
Pemerintah daerah, lanjutnya, melihat pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi. Dengan akses jalan yang lebih baik, distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, hingga pengembangan UMKM diharapkan meningkat.
Meski belum ada program khusus pengentasan kemiskinan pada 2025–2026, Bambang menyebut langkah tersebut direncanakan mulai difokuskan pada 2027.
“Pengentasan kemiskinan secara programatik akan difokuskan di 2027. Sekarang pemerintah sedang menyiapkan fondasinya, dan fondasi itu adalah jalan,” ujarnya.
Ia berharap, pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui sinergi APBN, APBD provinsi, kabupaten/kota, hingga sektor swasta, mampu menciptakan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan strategi bertahap ini, Pemprov Jawa Barat tampaknya memilih memperkuat pijakan terlebih dahulu, dengan asumsi bahwa jalan yang terbangun hari ini akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas di tahun-tahun berikutnya.(Is)
