Krisis Air di Cigobang: Benang yang Tersambung

Angga Putra Mahardika
Penulis Buku

Krisis air terjadi di Desa Cigobang Kabupaten Cirebon. Sebuah isu kebutuhan manusia yang beriringan dengan ketersediaan alam. Warga biasanya menggali sumur menggunakan mesin bor, tetapi itu tidak berhasil. Melihat fenomena ini, krisis kebutuhan tidak selesai dengan satu upaya. Berdasarkan informasi dari Kabar Cirebon, Radar Cirebon, Kompas, dan lain-lain. Rupanya masalah air ini menyeret bidang lain seperti politik, ekonomi, sampai ekologi. Dan bisa jadi, ini lebih dari krisis lokal. Ini hanya satu dari sekian banyak akibat yang ditimbulkan dari keputusan politik dan ekonomi.
Setelah kesadaran akan krisis yang bercabang atau multifaktor, datang sebuah istilah polikrisis yang jarang orang ketahui. Menurut The World Economic Forum, polikrisis merupakan interaksi antar krisis yang menimbulkan sampah lebih parah ketimbang satu krisis. Masalah yang selama ini dianggap berdiri sendiri, seperti pengangguran dan banjir, tampaknya bukan disebabkan oleh satu atau dua hal lagi. Bisa puluhan atau ratusan hal kecil ikut berpartisipasi.
Esai ini tidak akan menjabarkan mengapa krisis itu terjadi atau solusinya melainkan mengidentifikasi krisis lain yang ikut campur. Apakah krisis ini hanya perubahan iklim, atau ada tangan lain yang berusaha mengambil keuntungan.
Salah satu warga Desa Cigobang yang bernama Sara mengeluh susah air, padahal warga sudah mengebor lima kali di tempat yang berbeda; benda cair itu tak kunjung naik ke permukaan. Setelah diselidiki, ternyata di desa mereka ada kebun sawit yang bersembunyi di tengah-tengah sawah penduduk.
Sawit adalah tanaman yang membutuhkan kadar air tinggi, air yang seharusnya untuk kebutuhan rakyat, malah secara tak sengaja diambil pohon sawit yang katanya tak berizin. Tanpa sepengetahuan petani atau kesepakatan rahasia. Informasi ini penulis dapat dari media di kota Cirebon, ramai mereka membingkai peristiwa ini dengan pesan yang sama.
Selaku kepala pelayanan masyarakat desa: M. Abdul Zei, mengaku tak menerima koordinasi apa pun mengenai munculnya sawit di desa. Ia mengaku berpihak pada rakyat, dan akan mengurus semua urusan persawitan ini. Bahkan jika ada ancaman atau bahaya, ia sanggup menangani.
Sawit tidak mungkin muncul sendiri atau dikelola oleh satu keluarga saja. Dibalik ini ada perusahaan yang mengatur ini semua. Mereka berjanji akan mencabut semua pohon di tanggal 15. Janji tinggal janji, pohon yang viral setelah banjir Sumatra itu pun tak kunjung dicabut. Warga marah, mencabut sesuatu yang menghisap air di tanah mereka sendiri secara paksa.
Ada beberapa yang mengatakan, satu pohon sawit yang dicabut harus bayar 15.000. Padahal sebelumnya tidak ada informasi apa-apa, dan diselesaikan dengan cara damai. Bupati sampai Gubernur Jawa Barat turun gunung menangani. Mereka mengaku tak dapat informasi perizinan soal penanaman pohon ini, baik dari dinas atau bagian terkait. Selain masalah sawit dan perusahaan tanpa izin, masalah koordinasi dan pengawasan pelayan rakyat juga ikut andil. Ketidaktahuan atau kewaspadaan menyebabkan krisis.
Beberapa waktu setelahnya, KDM lantang melarang sawit, ramai di media. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo ingin mengajukan forum mengenai larangan ini. Kata wakil ketua umum bidang komunikasi: Qayuum Amri, dalam surat edaran (187/PM.05.02.01/Perek) yang dikeluarkan gubernur dinilai reaktif dan bertentangan dengan undang-undang.
Qayuum menambahkan bahwa sebagian lahan sawit di Jawa Barat juga milik BUMN. Jelas KDM memberikan penjelasan bahwa Jawa Barat ini sempit, tidak cocok bila ditanami sawit, lebih baik ditanami komoditas lain saja. Tidak hanya soal hukum, Apkasindo juga mengutarakan tentang nasib pegawai bilamana pohon ini dilarang.
Dari dialog ini bisa dilihat ada dua masalah yang berbenturan, pertama masalah ekonomi dari Apkasindo dan masalah keberlanjutan alam dari Gubernur Dedi Mulyadi. Apabila masalah ini terus dibiarkan, dampak terhadap alam akan tergerus signifikan meski rakyatnya hidup makmur.
PT Kelapa Ciung Sukses Makmur (PT KCSM), selaku perusahaan yang bersangkutan dengan peristiwa sulit air dan sawit ini ternyata pernah bersengketa dengan Kabupaten Kuningan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) sempat melarang sementara pendistribusian bibit sawit karena belum mengantongi izin yang lengkap.
Setelah dicari tahu lebih lanjut, PT KCSM adalah afiliasi atau bagian dari Best Group. Sebuah perusahaan yang memang bergerak di bidang minyak dan sawit. Sama seperti cabangnya, Best Group pun sering mengalami masalah terkait lahan dan sawit. Artinya banyak orang yang memang tak setuju namun dari perusahaan tetap bersikeras mencapai tujuannya.
Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa urusan persawitan ini memang menyebabkan masalah, baik skala nasional atau lokal. Menyangkut hidup orang banyak dan beberapa pengusaha yang ingin menggandakan uangnya.
Yang semula masalah air kini menyerempet ke administrasi pemerintahan daerah yang kurang komunikatif. Lalu masalah politik sawit dan persetujuannya dengan gubernur. Terakhir, polemik ketenagakerjaan yang terjebak di perusahaan yang problematis.
Di zaman yang kian kompleks, isu atau krisis tidak lahir dari satu blok atau disiplin ilmu. Mereka saling berkaitan, bertabrakan; sebab sekarang perkembangan dunia tak bisa ditahan-tahan yang mempengaruhi semua yang terlibat atau terdampak.
Kini terlihat jelas benang apa saja yang tersambung atau ikut campur dalam krisis air desa Cigobang. Setelah ini, warga Indonesia atau pemerintah dapat meningkatkan persepsinya soal masalah dan krisis.

Tentu banyak sekali masalah di Kota dan Kabupaten Cirebon, dan kewajiban kita semua untuk membantu menyelesaikannya. Namun, sebelum asal menyelesaikan, ketahuilah bahwa masalah-masalah ini memiliki teman atau tidak berdiri sendiri. Semoga dengan adanya esai ini, banyak masyarakat yang lebih peka atau jeli melihat suatu permasalahan.***