Dampak BPJS PBI Dinonaktifkan, Seratusan Puskesos Gerudug Kantor Bupati Cirebon
kacenews.id-CIREBON-Seratusan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) desa dan kecamatan se-Kabupaten Cirebon melakukan aksi protes di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa (27/1/2026).
Mereka menuntut kejelasan dan solusi atas penonaktifan ratusan ribu peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinilai berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.
Sebelum melakukan orasi di Kantor Bupati Cirebon, perwakilan Puskesos melakukan audiensi langsung dengan Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman, Ketua DPRD Sophi Zulfia dan dinas terkait di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon.
Ketua Forum Puskesos Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengungkapkan, sejak Januari 2026 sebanyak 193 ribu peserta BPJS PBI yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Cirebon dinonaktifkan.
Akibatnya, kata Iis, banyak warga yang tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit mendadak tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut memicu kegaduhan di tingkat desa maupun Puskesos, karena warga yang sakit otomatis mengadu ke Puskesos.
“Ketika masyarakat sakit dan BPJS-nya tiba-tiba nonaktif, pasti mereka datang ke Puskesos. Di lapangan, ini menimbulkan kebingungan dan keresahan,” katanya.
Ia berharap audiensi dengan pemerintah daerah dapat menghasilkan kesepakatan konkret demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon.
“Intinya, kami ingin ada solusi atas tuntutan Puskesos dan keinginan warga. Jangan sampai masyarakat menjadi korban sistem,” katanya.
Iis menjelaskan, persoalan utama yang banyak terjadi adalah hasil rekonsiliasi (rekon) data BPJS PBI Kabupaten Cirebon yang sejak awal dinilai bermasalah. Banyak peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan selama tiga hingga lima bulan, namun justru jatuh sakit di masa tersebut.
“Yang jadi persoalan, BPJS PBI ini sebelumnya dibayar oleh APBD. Tapi saat terjadi tunggakan dan warga sakit, justru masyarakat yang diminta membayar. Padahal yang menunggak itu APBD,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Iis, hasil rekonsiliasi juga menyebabkan sebagian peserta dialihkan ke BPJS Mandiri. Padahal, menurutnya, BPJS Mandiri semestinya diperuntukkan bagi masyarakat desil enam ke atas.
“Kalau pemda mampu, sebenarnya semua desil bisa ditanggung seperti di Jakarta atau Semarang. Tapi karena keterbatasan keuangan daerah, akhirnya diprioritaskan hanya untuk desil satu sampai lima,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini tengah memperjuangkan status Universal Health Coverage (UHC) Istimewa.
“UHC kita belum berpredikat istimewa. Namun kami terus berupaya agar Kabupaten Cirebon bisa kembali meraih UHC istimewa,” ujarnya.
Menurut Jigus sapaan akrab wabup, terdapat dua syarat utama untuk meraih UHC istimewa, yakni tingkat kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
“Kami berusaha memenuhi dua kriteria tersebut. Salah satunya dengan berkomunikasi ke pemerintah pusat dan DPR RI,” katanya.
Ia memaparkan, saat ini sekitar 900 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Cirebon ditanggung melalui PBI Jaminan Kesehatan (JK) oleh pemerintah pusat, sementara PBI yang ditanggung APBD Kabupaten Cirebon berjumlah sekitar 166.840 jiwa.
“Karena salah satu syaratnya adalah tingkat keaktifan, kami akan berupaya ke pusat untuk menambah kuota PBI, mengingat keterbatasan anggaran daerah. Tahun ini TKD kita juga berkurang cukup signifikan,”katanya.
Meski demikian, Jigus memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Masyarakat tidak mampu yang belum tercover BPJS PBI desil satu hingga lima akan diupayakan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Jamkesda sudah dianggarkan dan berlaku di dua RSUD milik Kabupaten Cirebon,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data. Oleh karena itu, ia meminta Puskesos dan para kuwu untuk rutin melakukan verifikasi dan validasi (verval) data setiap bulan.
“Harus ada ketegasan dalam pendataan. Warga yang sudah mampu jangan dimasukkan, supaya datanya benar-benar sesuai realita,”katanya.(Junaedi)
