Anggaran Dipangkas Akibat Efisiensi Fiskal, Kuota BPJS PBI untuk Warga Miskin di Kabupaten Cirebon Menurun
kacenews.id-CIREBON-Krisis layanan kesehatan kembali menghantui warga miskin di Kabupaten Cirebon. Penurunan anggaran BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) menyebabkan ribuan kepesertaan warga tidak mampu dinonaktifkan, bahkan tanpa pemberitahuan yang jelas. Dampaknya, tidak sedikit masyarakat yang baru mengetahui kartu BPJS mereka mati saat sedang membutuhkan layanan medis.
Situasi tersebut memantik keprihatinan serius Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Cirebon. Partai ini menilai, kebijakan pemangkasan anggaran kesehatan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut keselamatan dan martabat warga negara.
Sekretaris DPD NasDem Kabupaten Cirebon, H. Dade Mustofa Efendi, mengemukakan, kesehatan adalah hak konstitusional rakyat yang tidak boleh gugur karena alasan efisiensi fiskal.
“Ketika kartu BPJS warga miskin mendadak nonaktif, negara sedang absen di saat paling genting. Ini bukan soal angka dalam APBD, tapi soal nyawa,” kata H. Dade usai rapat internal di Sekretariat DPD NasDem Cirebon, Jumat (23/1/2026).
Kemudian sebagai respons, DPD NasDem menginstruksikan Fraksi NasDem di DPRD Kabupaten Cirebon untuk mengawal langsung persoalan ini di parlemen, termasuk memanggil dinas terkait dan meminta penjelasan terbuka atas penurunan kuota PBI.
Menurut Dade, pemerintah daerah (Pemda) harus segera melakukan langkah korektif melalui penyesuaian dan refocusing anggaran, agar kepesertaan BPJS PBI warga miskin dapat dipulihkan.
“Jangan sampai rumah sakit menjadi tempat paling menakutkan bagi orang miskin hanya karena kartunya tiba-tiba tidak berlaku,” katanya.
Tak hanya soal kepesertaan, NasDem juga menyoroti memburuknya kualitas layanan kesehatan bagi pasien BPJS PBI. Sejumlah aduan masyarakat mengindikasikan adanya perlakuan berbeda terhadap pasien tidak mampu di puskesmas maupun rumah sakit daerah.
“Kami menerima laporan pasien BPJS PBI diperlakukan lebih lambat, kurang ramah, bahkan terkesan diabaikan. Ini tidak boleh dibiarkan. Rasa sakit tidak mengenal kelas sosial,” katanya.
Ia meminta Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menindak tegas oknum tenaga kesehatan yang terbukti bersikap diskriminatif.
Selain itu, DPD NasDem juga meminta Pemkab Cirebon membuka data validasi peserta PBI secara transparan, memastikan penonaktifan tidak salah sasaran, serta menjamin layanan gawat darurat tetap diberikan kepada seluruh warga tanpa pengecualian.
“NasDem akan berdiri di barisan rakyat kecil. Isu ini akan terus kami kawal sampai hak dasar masyarakat Kabupaten Cirebon benar-benar dipulihkan,” tuturnya.(Is)
