DPUTR Kota Cirebon Prioritaskan Perbaikan Jalan dan Penanganan Banjir, DPRD Ingatkan Pelaksanaan Harus Optimal
kacenews.id-CIREBON-Komisi II DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) menyoroti dua program kerja prioritas pada 2026. Selain penanganan banjir, juga penataan infrastruktur daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah mengungkapkan, sepanjang 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah menormalisasi 14 sungai di wilayah Kota Cirebon. Kendati demikian, masih terdapat kawasan rentan yang membutuhkan fokus penanganan banjir. Di antaranya, ruas Jalan Cipto, ruas Jalan Perumnas tepat di depan RS Siloam, dan 28 titik drainase lainnya yang menjadi tanggung jawab DPUTR.
“Untuk perbaikan jalan, dari 26 titik ruas jalan yang menjadi garapan DPUTR, kami menilai hasilnya cukup baik. Namun untuk 2026, kami meminta program kerja dapat dijalankan secara optimal melalu koordinasi yang baik,” kata Andru, sapaan akrab Handaru.
Ia juga mengingatkan, DPUTR dapat segera membuat fasilitas pengendali banjir berupa embung atau tempat parkir air. Hal ini dinilai penting mengingat Kota Cirebon berada di wilayah hilir, sehingga berpotensi terdampak luapan air saat debit air meningkat.
Sejauh ini, kapasitas embung yang tersedia baru sekitar 300 meter kubik. Sementara itu kebutuhan ideal mencapai 3.000 Meter kubik. Andru menilai, kekurangan tersebut perlu segera ditindaklanjuti karena berpengaruh langsung terhadap beban aliran air, khususnya di wilayah jalan Terusan Pemuda.
Kemudian mengenai penataan kota, Komisi II DPRD berharap pembangunan infrastruktur dapat direncanakan secara terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah daerah (Pemda) juga diminta mengantisipasi kondisi cuaca yang tidak menentu agar pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun.
“Harapannya, pekerjaan fisik bisa mulai berjalan di triwulan kedua, sehingga hasilnya lebih maksimal,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon Rachman Hidayat menyampaikan, fokus program kerja 2026 tetap pada perbaikan jalan dan penanganan banjir. Perbaikan jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas di sejumlah ruas, seperti Jalan Cipto, Sumurwuni, Kedungkrisik, hingga Argasunya.
Ia juga menyebutkan adanya upaya mengajukan dukungan Instruksi Presiden (Inpres) dari pemerintah pusat untuk perbaikan Jalan Wahidin, Rajawali Raya, dan Siliwangi.
“Untuk banjir, normalisasi sungai rutin kami lakukan karena sedimentasi cukup tinggi. Sebagai wilayah hilir, sungai di Kota Cirebon idealnya dinormalisasi maksimal dua tahun sekali,” tuturnya.(Fa)
