Operasional BRT Telah Berakhir, Dishub Kota Cirebon Akan Bahas Pola Mekanisme Selanjutnya
kacenews.id-CIREBON-Masyarakat Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, mulai mempertanyakan berhentinya operasional Bus Rapid Transit (BRT).
Bus yang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tersebut resmi berhenti beroperasi pada 31 Desember 2025, akibat berhentinya subsidi senilai Rp 1,5 miliar untuk operasional BRT dari Pemkot Cirebon. Berhentinya subsidi ini disebakan oleh efisiensi anggaran menyusul dipangkasnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat ke daerah.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan, masyarakat Argasunya sangat terbantu oleh keberadaan BRT sebagai moda transportasi massal, sebab ke wilayah tersebut tidak ada transportasi massal.
“Masyarakat Argasunya mulai mempertanyakan, ke mana BRT yang biasanya tiap hari lewat? Kami jelaskan, bahwa BRT untuk sementara berhenti beroperasi, sambil menunggu skema berikutnya yang akan dilaksanakan oleh Pemkot Cirebon,” kata Andi.
Ia menyebutkan, saat ini seluruh bus BRT berada di lokasi UPT Uji KIR milik Pemkot Cirebon di kawasan Kalijaga, Kecamatan Lemahwungkuk.
“Total 10 bus tersebut kami tarik dari PD Pembangunan selaku pengelola BRT ke Dishub, kami serahkan ke Badan Milik Daerah (BMD). Aset bus ini nilainya lumayan untuk satu busnya, yakni Rp 700 juta per satu unit bus, total ada 10 bus, jadi tinggal kalikan saja. Tapi tentu nilainya ada penyusutan, mengingat bus ini dihibahkan dari sejak 2018 ,” katanya.
Menurutnya, masyarakat cukup terbantu dengan keberadaan BRT ini. Sebab, dengan nilai subsidi dari Pemkot Cirebon sebesar Rp 1,5 miliar per tahun, maka ongkos naik bus bagi masyarakat umum sangat murah, yakni Rp 6 ribu untuk masyarakat umum, dan Rp 3 ribu untuk pelajar.
“Subsidi Rp 1,5 miliar mencakup untuk tiga dari 10 bus yang dioperasionalkan, yaitu untuk pajak kendaraan, untuk sopir, dan untuk BBM, berputar enam kali dalam sehari dengan panjang hingga 30 kilometer sehari. Jika tidak ada subsidi dari pemerintah, untuk enam kali berputar dan 30 kilometer itu masyarakat harus membayar Rp 27 ribu. Tapi karena ada subsidi, jadinya jatuhnya sangat terjangkau untuk masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, dalam waktu dekat ini Dishub serta berbagai pihak yang terkait akan membicarakan soal skema BRT selanjutnya.
“Kita menunggu pola mekanisme yang akan dilakukan selanjutnya. Apakah untuk bus anak sekolah, atau untuk kepentingan pariwisata,” katanya.(Fa)
