DPC GMNI Cirebon Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
kacenews.id-CIREBON-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dalih efesiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikan langsung
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Cirebon, Dika Agung Wahyudi.
Dika menegaskan, mahalnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak disebabkan oleh partisipasi masyarakat, melainkan oleh tingginya biaya politik di internal partai politik.
Menurut Dika, alasan tersebut menyesatkan dan berpotensi dijadikan pembenaran untuk merampas hak politik rakyat. “Pilkada mahal bukan karena rakyat ikut memilih. Yang membuat mahal adalah praktik politik di partai itu sendiri, mulai dari mahar politik, biaya pencalonan, hingga transaksi kekuasaan,” tegas Dika Agung Wahyudi.
Ia menilai, menghapus partisipasi langsung masyarakat bukanlah solusi atas persoalan biaya demokrasi. Sebaliknya, langkah tersebut justru menutup ruang kontrol publik dan memperkuat dominasi elite politik.
“Kalau rakyat disingkirkan dari pilkada, yang terjadi bukan penghematan, tetapi pemusatan kekuasaan. Rakyat hanya jadi penonton, sementara penguasa dan elite partai semakin berkuasa,” ungkapnya.
Dika juga mengkritik keras narasi efisiensi anggaran yang digunakan untuk membenarkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut Dika, demokrasi tidak boleh diukur dengan logika untung-rugi semata.
“Demokrasi bukan soal hitung-hitungan anggaran. Demokrasi adalah soal kedaulatan rakyat. Kalau demokrasi dikalahkan oleh alasan biaya, maka yang dikorbankan adalah masa depan politik bangsa,” katanya.
Lebih lanjut, Dika menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi untuk membongkar praktik kekuasaan tertutup dan politik transaksional.
“Mengembalikan pilkada ke DPRD dinilainya sebagai langkah mundur yang membuka kembali ruang oligarki,” katanya.
DPC GMNI Cirebon, lanjut Dika, mendesak pemerintah dan DPR agar berani melakukan pembenahan serius terhadap sistem kepartaian dan pembiayaan politik, bukan justru mengorbankan hak pilih rakyat.
“Jika ingin menekan biaya pilkada, benahi partai politik dan sistem pembiayaan kampanye. Jangan jadikan rakyat sebagai kambing hitam,” pungkasnya.(Junaedi)
