Pendapatan Daerah Meningkat, Bukti Kemampuan Fiskal Pemkab Cirebon Menjaga Sirkulasi Uang
kacenews.id-CIREBON-Pendapatan Kabupaten Cirebon pada 2025 sebesar Rp 4,3 triliun, atau mencapai 95,5 persen dari target pagu Rp 4,5 triliun.
Meski meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 3,8 triliun, namun, realisasi belanja daerah masih menunjukkan variasi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati, mengemukakan, capaian pendapatan ini menjadi bukti kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menjaga sirkulasi uang di tengah tantangan ekonomi sekarang.
“Pendapatan daerah 2025 meningkat dibanding 2024. Meskipun beberapa sumber pendapatan seperti BOS dan BULD belum sepenuhnya terealisasi, tetapi pergerakannya sudah signifikan,” kata Sri, Senin (5/1/2026).
Ia menyebutkan, berdasarkan data BKAD, realisasi belanja daerah mencapai 92,82 persen dari total pagu. Menurut Sri, persentase ini menunjukkan sedikit penurunan dibanding capaian pendapatan, namun tetap mencerminkan perputaran ekonomi yang stabil. Bahkan beberapa OPD mencatat realisasi di atas target.
Seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menjadi OPD dengan realisasi belanja tertinggi, mencapai 148 persen, sementara Dinas Perhubungan (Dishub) berada di posisi paling rendah dengan 64,16 persen. Beberapa OPD lain seperti Kesbangpol merealisasikan belanja 97 persen, sedangkan Bapenda hanya 81,24 persen. “Secara keseluruhan, realisasi pendapatan OPD mencapai 91 persen,”ujarnya.
Kondisi serupa terlihat di tingkat kecamatan. Kecamatan Tengah Tani tercatat sebagai wilayah dengan realisasi belanja tertinggi, sedangkan Lemahabang menjadi kecamatan dengan belanja terendah.
Meski adanya perbedaan dalam penyerapan anggaran, lanjut Sri, ini mencerminkan prioritas pembangunan dan kesiapan masing-masing wilayah dalam mengelola anggaran.
“Meski persentase belanja menurun dari 95 persen menjadi 92 persen, namun kami melihat adanya perputaran ekonomi yang signifikan di Kabupaten Cirebon. Uang tetap bergerak di masyarakat melalui berbagai program dan proyek pemerintah,”tuturnya.
Ia mengungkapkan secara nominal peningkatan pendapatan dari Rp 3,8 triliun di 2024 menjadi Rp 4,3 triliun di 2025 menandai pertumbuhan sekitar 13,2 persen. Sehingga hal ini dinilai BKAD sebagai capaian penting mengingat sejumlah tantangan fiskal yang dihadapi, termasuk lambatnya pencairan dana BOS dan BULD.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki efisiensi belanja sekaligus memastikan semua program prioritas berjalan tepat waktu.
“Kami terus mengawasi realisasi anggaran agar setiap rupiah dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pelayanan masyarakat,” katanya.(Junaedi)
