2025 Tuntaskan Tunda Bayar, Capaian Kepemimpinan 10 Bulan Bupati Dian Rachmat dan Wabup Tuti Andriani

kacenews.id-KUNINGAN-Sepuluh bulan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, pasangan Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani mulai menunjukkan capaian awal dalam pembenahan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
Salah satu indikatornya adalah tuntasnya persoalan tunda bayar yang membebani keuangan daerah selama tiga tahun terakhir.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, saat memberikan keterangan bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H. Deden Kurniawan Sopandi, Kepala Bappeda Purwadi Hasan Darsono, serta Kepala Bappenda Laksono Dwi Putranto, di ruang rapat BPKAD, Rabu (31/12/2025).
Uu Kusmana menjelaskan, saat awal kepemimpinan, pasangan kepala daerah menghadapi kondisi fiskal yang terbatas dengan sejumlah pekerjaan rumah, khususnya persoalan gagal bayar atau tunda bayar yang terjadi sejak 2022 hingga 2024. Namun, pengalaman Bupati Dian sebagai birokrat yang pernah menjabat Sekda selama sekitar tujuh tahun menjadi modal dalam melakukan penataan secara bertahap.
“Alhamdulillah. Dalam kurun waktu 10 bulan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati memimpin, rasa pesimisme berubah menjadi optimisme. Berbekal kecerdasan dan pengalaman sebagai birokrat selama 30 tahunan, Pak Bupati mampu melakukan gebragan-gebraban yang dampaknya cukup luar biasa,” ujar Uu Kusmana.
Ia menambahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan melakukan perhitungan dan perencanaan secara cermat untuk memastikan persoalan tunda bayar tidak kembali terulang. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diselesaikannya tunda bayar yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut pada September 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kuningan.
Di tengah keterbatasan APBD, sejumlah program pembangunan tetap berjalan melalui pola kolaborasi. Di antaranya, pembangunan puluhan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang dilaksanakan tanpa menggunakan APBD, serta dukungan program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk pembangunan 150 unit rutilahu di berbagai wilayah. Selain itu, pembangunan masjid di kawasan pendopo, pelaksanaan Tour de Linggarjati (TdL), turnamen sepak bola, dan sejumlah kegiatan lainnya juga dilaksanakan tanpa membebani APBD.
Dukungan dari pemerintah pusat turut memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah. Bantuan dari Kementerian Desa dan Kementerian Pertanian, antara lain berupa ratusan unit alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan nilai anggaran sekitar Rp 10 miliar, menjadi salah satu contoh dukungan yang diterima Kabupaten Kuningan.
“Kecerdasan dan kemampuan Pak Bupati membuahkan rasa optimisme dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu bukti kongkritnya adalah sudah tidak ada lagi tunda bayar. Ditambah lagi, TAPD pun merancang pendapatan dari berbagai sektor yang benar-benar realistis sehingga tidak ada pembengkakan APBD,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tersebut.
Lebih lanjut, Uu Kusmana menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan menargetkan percepatan pembangunan mulai terlihat pada 2027 mendatang, sejalan dengan visi Kuningan Melesat. Sejumlah indikator awal disebut telah terlihat, di antaranya raihan prestasi tingkat nasional dari BRIN serta capaian pertumbuhan ekonomi.
“Kami optimis, 10 program unggulan pun dapat direalisasikan sebagaimanamestinya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, H. Deden Kurniawan Sopandi, mengungkapkan dirinya pernah mendapat tantangan langsung dari Bupati Dian untuk menyelesaikan persoalan tunda bayar yang selama ini menjadi beban keuangan daerah. Tantangan tersebut disanggupi dan berhasil direalisasikan lebih cepat dari target.
Ia menjelaskan, persoalan tunda bayar tersebut akhirnya dapat diselesaikan pada 1 September 2025, atau hanya dalam kurun waktu beberapa bulan sejak dilakukan penataan dan pengendalian keuangan daerah secara intensif.(Ya)