Dianggap Tak Transparansi, Tata Kelola BUMDes Japura Kidul Dipertanyakan Warga
kacenews.id-CIREBON-Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Japura Kidul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, kembali menuai sorotan warga. Masyarakat mempertanyakan lemahnya tata kelola, minimnya transparansi serta ketiadaan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang dikelola BUMDes tersebut. Sorotan itu mencuat pada Minggu (21/12/2025), seiring belum jelasnya realisasi dan hasil program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang bersumber dari Dana Desa.
Warga menilai BUMDes Japura Kidul belum menjalankan prinsip akuntabilitas sebagai lembaga ekonomi desa. Salah seorang warga, Budiman, mengatakan masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan program ketahanan pangan.
Padahal, program tersebut semestinya dibahas melalui musyawarah desa agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. “Awalnya program diarahkan ke pertanian padi, tetapi tiba-tiba dialihkan ke penanaman semangka seluas setengah hektare dengan anggaran sekitar Rp 70 juta. Tidak ada musyawarah, tahu-tahu program sudah berjalan,” kata Budiman.
Ia menyebutkan, meski program tersebut diklaim telah panen, hasilnya justru mengalami kerugian. Namun hingga kini, tidak pernah ada laporan terbuka terkait penggunaan anggaran maupun hasil usaha yang dikelola BUMDes.
Budiman juga mengungkapkan, total anggaran yang dikelola BUMDes Japura Kidul diperkirakan mencapai sekitar Rp 260 juta. Dana tersebut berasal dari alokasi 20 persen Dana Desa tahap pertama dan kedua.
Meski demikian, warga mengaku belum menerima laporan pertanggungjawaban resmi. “Kami tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa saja. Tidak ada papan informasi, tidak ada laporan, dan tidak ada penjelasan kepada warga,” ujarnya.
Selain pengelolaan anggaran, mekanisme penunjukan pengurus BUMDes turut dipertanyakan. Warga menilai proses pengangkatan direktur dan pengurus tidak dilakukan secara terbuka serta minim komunikasi dengan masyarakat.
“Tidak ada pengumuman atau seleksi terbuka. Tiba-tiba sudah ada pengurus. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan warga,” tambah Budiman.
Keluhan serupa disampaikan kalangan pemuda. Anggota Karang Taruna Japura Kidul, Sutrisno, mengaku prihatin melihat BUMDes yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa justru dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan program pengelolaan sampah yang dijalankan Karang Taruna secara swadaya, meski tanpa dukungan anggaran dari desa.
“Kami mengelola sampah dengan keterbatasan dana dan fasilitas. Sementara BUMDes mengelola ratusan juta rupiah, tetapi manfaatnya tidak dirasakan warga,” kata Sutrisno.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya dugaan kerugian program, tetapi absennya transparansi dan pengawasan. Ia menilai pemerintah desa maupun pemerintah daerah perlu turun tangan memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan.
Warga dan pemuda desa pun mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap BUMDes Japura Kidul serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, khususnya pada program ketahanan pangan.
Mereka berharap pengawasan diperkuat agar BUMDes benar-benar menjadi instrumen peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BUMDes Japura Kidul maupun Direktur BUMDes Asmari belum dapat dimintai keterangan.
Pemerintah Desa Japura Kidul juga belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan dan pertanyaan warga.(Mail)
