PDIP Majalengka Tinggalkan Sidang Paripurna Pencabutan Dana Cadangan Investasi
kacenews.id-MAJALENGKA-Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) memilih walk out dari ruang sidang paripurna yang membahas pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Dana Cadangan Investasi, setelah usulannya untuk melakukan musyawarah internal fraksi dan meminta kejelasan penggunaan dana cadangan manakala dicabut, Selasa (16/12/2025) sore.
Diketahui eksekutif dan legislatif pada Selasa akan mengesahkan tiga raperda menjadi perda termasuk diantaranya Peraturan Daerah (Perda) Dana Cadangan Investasi yang semula diperuntukan investasi di BIJB senilai Rp 150 miliaran.
Dana investasi tersebut disimpan dalam dana cadangan di rekening giro BJB sejak tahun 2014 dan kini dana sudah bertambah dari jasa giro menjadi sebesar Rp 169 miliar.
Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi dari Fraksi PDIP menyebutkan, fraksinya meminta agar pembahasan Raperda pencabutan dana cadangan investasi dihentikan sementara, karena butuh kejelasan peruntukan dana cadangan tersebut yang akan menjadi dana bebas.
Butuh musyawarah dan butuh kejelasan perihal peruntukan dana manakala perdanya dicabut karena dana tersebut sedianya untuk investasi.
Karena keinginan FPDIP tidak diakomodir akhirnya fraksi memilih meninggalkan ruang sidang, namun 7 fraksi lainnya tidak menyepakati apabila sidang ditunda sementara dengan alasan agenda pengambilan Keputusan.
“Karena fraksi lain tidak sepakat untuk break, akhirnya dari FPDIP diinstruksikan walk out,” ungkap Ketua DPRD Didi Supriadi.
Begitu semua anggota F-PDIP meninggalkan ruang sidang Wakil Ketua DPRD Majalengka, Asep Eka Mulyana langsung mengambil alih pimpinan sidang dan melanjutkan agenda sidang untuk tiga raperda.
“Rapat paripurna tetap berlanjut karena kuorum,” kata Asep Eka Mulyana.
Sidang paripurna yang dipimpin Asep Eka Mulyana menetapkan tiga raperda yakni Raperda Perubahan Badan Hukum BPR Majalengka menjadi Perseroda, pencabutan Perda Dana Cadangan Investasi, serta penetapan Hari Jadi Kabupaten Majalengka.
Menyikapi keluarnya F-PDIP dari ruang sidang, Bupati Majalengka menyebutkan jika partai politik pendukung pemerintah daerah menunjukkan sikap tegas dan solidnya.
“Ini dinamika politik, dan wajar dalam sebuah demokrasi, itu tetap kami hargai sikap politiknya. Namun tentu tidak boleh menggeser fokus utama pemerintahan, yakni melayani rakyat,” ungkap Eman.(Ta)
