ICMI Majalengka: Terapkan Pesan Pembangunan Harus Berbasis Data

kacenews.id-MAJALENGKA-Banyak program pembangunan berjalan sesuai rencana namun justru menuai resistensi publik. Persoalannya bukan terletak pada kebijakan, tapi cara pemerintah mengomunikasikan program yang telah dikerjakan.
Komunikasi pembangunan yang tepat menjadi prasyarat penting agar kebijakan tak hanya sah secara administratif, namun diterima masyarakat secara sosial.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik” yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Majalengka di Gedung Kokardan Majalengka, Rabu (17/12/2025).
Hadir sebagai narasumber Ketua ICMI Majalengka Diding Bajuri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Majalengka Irwan, serta perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Majalengka Nurhidayat.
Ketua ICMI Majalengka, Diding Bajuri menegaskan, FGD ini tidak sekadar menjadi forum diskusi, melainkan ruang refleksi bersama tentang bagaimana pemerintah membangun komunikasi yang baik dan dapat diterima masyarakat.
Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari realisasi anggaran atau selesainya proyek fisik, tapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami tujuan, proses, dan manfaat kebijakan tersebut. Karena itu, komunikasi pemerintah harus disusun secara matang sebelum disampaikan ke ruang publik.
“Pesan pembangunan harus berbasis data, disampaikan dengan narasi yang tepat, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat,” ujar Diding.
Menurutnya, sering kali terjadi jarak antara idealitas kebijakan dan realitas di lapangan. Di sinilah peran komunikasi menjadi sangat penting sebagai jembatan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat.
“Narasi dan diksi harus berdasarkan data. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang benar sekalipun bisa disalahpahami,” katanya.
Dosen Pascasarjana Universitas Majalengka ini juga menekankan, komunikasi merupakan kunci dalam kehidupan sosial, mengingat manusia hidup dalam keberagaman, bukan keseragaman. Karena itu, model komunikasi harus bersifat adaptif dan kontekstual.
“Kita semua ini adalah cendekiawan, termasuk wartawan yang sehari-hari menulis dan membentuk opini publik. Maka kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif melalui komunikasi yang mencerdaskan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Majalengka Irwan menyoroti tantangan komunikasi di era digital. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak terelakkan dalam tata kelola pemerintahan modern dan kehidupan bermasyarakat.
“Kunci komunikasi publik hari ini adalah data. Komunikasi yang berbasis data akan lebih dipercaya, dan pesan yang disampaikan pun lebih mudah diterima masyarakat,” kata Irwan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik tetap memiliki batasan. Tidak semua informasi dapat dibuka secara penuh karena adanya ketentuan perundang-undangan terkait informasi yang dikecualikan.
“Transparansi bukan berarti membuka semuanya tanpa konteks, yang terpenting adalah menyampaikan informasi secara benar, proporsional, dan sesuai kebutuhan publik,” tambahnya.
Dari sudut pandang keagamaan Nurhidayat, menilai komunikasi yang efektif tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kesungguhan dan kepekaan sosial.
“Komunikasi itu menuntut kemauan untuk bersusah payah dan terus melatih keterampilan. Ada kunci sederhana yang sering saya sebut 3D: duit, dekat, dan doa,” ujarnya sambil senyum.
Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhammad Ramadhan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Majalengka sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Pemerintah daerah sangat terbuka terhadap kritik. Kritik justru kami pandang sebagai energi untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Dena.
Keterbukaan informasi dan komunikasi yang sehat merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, Pemkab Majalengka berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar setiap program pembangunan dapat dipahami secara utuh.
“Sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan insan pers menjadi kunci agar pembangunan di Majalengka tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat,” ungkapnya.(Ta)