Masyarakat Tanpa Gaji Kini Bisa Punya Rumah Subsidi, Menteri Perumahan: Negara Hadir Melawan Rentenir
kacenews.id-CIREBON-KABAR gembira datang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kini, pekerja tanpa gaji tetap seperti pedagang, guru honorer, tukang becak, hingga perawat, dapat memiliki rumah subsidi melalui program pembiayaan mikro perumahan yang diluncurkan pemerintah.
Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, saat menghadiri kegiatan Percepatan Capaian Rumah Rakyat dan Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir di Gedung Bale Pakuan, Kota Cirebon, Kamis (30/10/2025).
Menurut Maruarar, pemerintah berkomitmen memperluas akses kepemilikan rumah bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses kredit perumahan karena tidak memiliki slip gaji atau penghasilan tetap.
“ART, guru, perawat, tukang becak, tukang sayur, pedagang warteg, semuanya boleh punya rumah subsidi asalkan punya penghasilan. Tidak perlu lagi bayar BPHTB,” ujarnya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah melawan praktik rentenir yang kerap menjerat masyarakat kecil dalam pembiayaan perumahan informal.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan, dengan luas wilayah hanya 39,398 km², Cirebon menghadapi tantangan besar dalam penyediaan hunian layak. Saat ini, tercatat backlog perumahan mencapai 11.179 unit, atau sekitar 12,31 persen keluarga belum memiliki rumah tetap.
“Setiap tahun, kebutuhan rumah baru di Cirebon bertambah sekitar 4.400 unit, terutama dari kelompok usia produktif,” kata Edo.
Ia menyebut, Pemerintah Kota Cirebon aktif mendukung Program 3 Juta Rumah, dan hingga 2025 telah menghadirkan 23 proyek perumahan subsidi dengan total 3.238 unit. Pemkot juga memberi keringanan bagi MBR, seperti pembebasan PBG dan BPHTB melalui penerapan SKB 3 Menteri.
Contohnya, proyek Keandra Park Tahap II dengan 538 unit rumah MBR telah mendapat keringanan BPHTB senilai Rp55,9 juta. Pemkot turut mendorong kerja sama antara bank penyalur seperti BTN, BRI, dan BJB dengan pengembang untuk memperluas pembiayaan FLPP dan KUR perumahan.
Selain pembangunan baru, Pemkot juga fokus memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sepanjang 2025, dukungan datang dari APBN untuk 49 unit (BSPS), APBD Provinsi 60 unit (Rutilahu), serta APBD Kota untuk 162 unit, dengan 117 di antaranya sudah terealisasi.
Namun, Edo menyoroti tantangan lain, yaitu penyerahan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang ke pemerintah daerah. Dari 147 perumahan, baru 19 yang menyerahkan aset tersebut.
“Kami mohon dukungan Menteri agar masalah PSU bisa segera dituntaskan. Ini penting untuk keberlanjutan lingkungan dan kenyamanan warga,” ujarnya.(Cimot)
