Antara PPPK dan Kemiskinan di Majalengka
KABUPATEN Majalengka kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan daerah ini mencapai 11,21 persen, menjadikannya daerah termiskin keempat di Jawa Barat.
Angka tersebut tentu memprihatinkan, terlebih ketika kemampuan fiskal daerah dibatasi oleh beban belanja pegawai yang begitu tinggi.
Pernyataan Bupati Majalengka, Eman Suherman, menggambarkan situasi fiskal yang tidak mudah. Dari total anggaran, 42 persen terserap untuk belanja pegawai, terutama untuk membayar gaji 3.571 aparatur PPPK, jumlah yang termasuk tertinggi di Jawa Barat.
Harapan bahwa gaji PPPK akan ditanggung pemerintah pusat ternyata tidak terealisasi, sehingga seluruh beban ditanggung oleh APBD Majalengka. Kondisi ini memperlihatkan dilema klasik pemerintah daerah, di satu sisi, harus mendukung kebijakan nasional dalam rekrutmen tenaga PPPK, di sisi lain, harus menjaga ruang fiskal agar pembangunan dan pengentasan kemiskinan tetap berjalan.
Majalengka kini menghadapi realitas bahwa semakin besar belanja pegawai, semakin sempit ruang untuk program pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, dan bantuan sosial. Padahal, penurunan kemiskinan tidak bisa hanya diserahkan pada semangat dan ketabahan rakyat semata, tetapi perlu intervensi nyata dari pemerintah daerah.
Pemerintah pusat patut meninjau kembali pola pendanaan PPPK agar tidak seluruhnya dibebankan pada daerah. Jika kebijakan rekrutmen berasal dari pusat, semestinya disertai mekanisme pendanaan yang proporsional.
Tanpa itu, banyak daerah akan menghadapi situasi serupa yakni terbebani oleh aparatur, tapi terbatas dalam melayani rakyat miskin. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu memperkuat inovasi pembiayaan dan efisiensi program. Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti berkreasi.
Optimalisasi Dana Desa, kemitraan dengan swasta, serta pemberdayaan UMKM bisa menjadi jalan keluar agar program penanggulangan kemiskinan tidak stagnan. Kita perlu mengingat, kesejahteraan masyarakat bukan hanya diukur dari jumlah aparatur yang diangkat, tetapi dari seberapa besar manfaat pembangunan dirasakan rakyat kecil.
Majalengka membutuhkan keberanian untuk menata kembali prioritas. Karena membangun manusia jauh lebih penting daripada menambah beban anggaran yang terus membengkak.***
