Sekolah Rakyat Jadi Miniatur Program Pengentasan Kemiskinan Presiden Prabowo
kacenews.id-CIREBON-Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut sekolah rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari cek kesehatan gratis (CKG), makan bergizi gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah.
“Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. Kalau ingin meningkatkan keterampilan, kita bantu dengan pelatihan-pelatihan,” kata Gus Ipul saat kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon di Kecamatan Lemahwungkuk, Rabu, (13/8/2025).
Pemberdayaan dilakukan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar lewat Koperasi Merah Putih. “Nanti orang tuanya juga akan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih yang bisa menjual produk-produknya di Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.
Sebelum mulai belajar, setiap siswa mengikuti cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program nasional CKG. Dari 7.409 siswa yang diperiksa secara nasional, 52 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan. Masalah yang paling banyak ditemukan adalah penyakit gigi, disusul anemia, kekurangan gizi, dan kebugaran rendah.
“Hasil CKG ini pegangan kita, akan kita periksa, kita beri makan bergizi, kita bantu untuk perbaikan giginya. Mudah-mudahan setahun yang akan dating, anak-anak kita akan semakin sehat,” kata Gus Ipul.
Untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, sekolah rakyat juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional.
“Kalau di sekolah umum sehari sekali, di sekolah rakyat dapat tiga kali sehari. Itu juga programnya Presiden Prabowo,” ucapnya.
Selain dukungan gizi dan kesehatan, seluruh keluarga siswa terdaftar sebagai penerima PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK), serta menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Atensi. Setelah mengikuti pemberdayaan, bantuan akan difokuskan pada peningkatan modal usaha, atau keterampilan.
Pemerintah juga menargetkan perbaikan rumah keluarga siswa melalui Program 3 Juta Rumah agar layak huni. Menurut Gus Ipul, seluruh langkah ini merupakan strategi terstruktur dan terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.
“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini, di masa depan anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegasnya.
Di lapangan, perubahan mulai terasa. Rahman (24 tahun), guru sekolah rakyat mengaku, awalnya siswa sulit diatur. “Sebulan ini sudah ada progres. Mereka mulai mau mengikuti aturan,” ujarnya.
Salah satu siswa, Naufal Azzam (8 tahun), mengaku senang bersekolah di sekolah rakyat. “Belajar, baca, gambar dan banyak lagi,” kata siswa kelas 1A ini.
Saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menampung 75 siswa terdiri dari 32 siswa SD, 24 laki-laki, 8 perempuan dan 43 siswa SMP terdiri 25 laki-laki, 18 perempuan.
Sejak 14 Juli 2025, 63 sekolah rakyat rintisan di berbagai daerah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menyusul, 37 titik lainnya dimulai pada bulan Agustus, dan 59 titik tambahan akan diluncurkan pada September. Total 159 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan target 15.370 siswa.
Sementera di Kabupaten Cirebon, Menteri Sosial (Mensos) RI, Syaifullah Yusuf bertemu langsung dengan Bupati Cirebon, H Imron di Pendopo Bupati Jalan Kartini, Kota Cirebon untuk mendiskusikan pembangunan gedung SR. Sampai saat ini, SR di Kabupaten Cirebon masih belum terealisasi.
Menurut Gus Ipul sapaan akrab mensos, koordinasi ini dilakukan mengingat masih banyak yang harus dipenuhi dalam pendirian SR di antaranya adalah sekolah rintisan.
“Kami lagi koordinasi terus karena banyak yang harus dipenuhi, untuk membuat sekolah rintisan, membuat sekolah permanen, ini akan kita diskusikan ke depan. Mudah-mudahan ada kesempatan Kabupaten Cirebon bisa menyelenggarakan SR tahun depan,” ujar Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, belum terealisasinya SR di Kabupaten Cirebon ini karena masih belum adanya gedung khusus yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan SR sementara. Saat penyelenggaraan SR sementara berjalan, pemerintah akan membangun gedung SR permanen di lahan yang sudah disediakan oleh pemda.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon sendiri sudah menyiapkan lahan untuk dibangun gedung permanen SR. Nantinya, pihak yang menilai kelayakan lahan tersebut dibangun gedung permanan akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Nanti yang menentukan layak tidaknya itu kementerian PU. Sementara kami bersama Pemkab Cirebon menyiapkan lahan yang clear and clean, baik dari sisi sertifikasinya, kelayakan tanahnya termasuk kemiringan tanah dan lainnya,” katanya. (Cimot/Junaedi)
