Ditargetkan Mulai Beroperasi Tahun Pelajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat di Kota Cirebon Siapkan Calon Siswa
kacenews.id-CIREBON-Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon tengah melakukan proses seleksi atau perekrutan calon siswa SD dan SMP untuk berdirinya Sekolah Rakyat pada Tahun Pelajaran 2025/2026.
Untuk lokasi sekolah akhirnya ditetapkan di SMP Negeri 18 Kota Cirebon, yang nantinya akan difasilitasi asrama bagi siswa.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Cirebon, Santi Rahayu mengungkapkan, awal persyaratan berdirinya Sekolah Rakyat harus menyiapkan lahan pemerintah seluasnya 5-10 hektare. Kemudian akhirnya dimungkinkan ada masukan ke Kemensos sehingga dikurangi menjadi antara 2-5 hektare.
“Sebetulnya di Kota Cirebon tidak ada lahan pemerintah yang luasnya sebesar itu. Tapi apakah dengan tidak adanya lahan, kita tidak berpartisipasi untuk mendukung program itu?, ya tidak. Pada akhirnya keputusan wali kota saat itu mengusulkan meski itu tidak termasuk persyaratan yang diusulkan oleh Kemensos,”tutur Santi, Selasa (24/6/2025).
Kemudian lanjutnya, bersama wali kota, sekda, Bidang Aset, Dinas Pendidikan (Disdik) dan semua yang terlibat bersama-sama ke lapangan meninjau lokasi.
“Akhirnya dua lokasi itulah yang diusulkan meskipun SMPN 18 luasnya hanya 6 ribu meter dan CUDP hanya 1,6 hektar. Sebetulnya dilihat dari luas tidak memungkinkan, tapi kita mengusulkan dua lokasi itu. Sesuai arahan Pak Wali Kota, akhirnya kita usulkan SMPN 18,” tuturnya.
Menurutnya, setelah semua dokumen seperti surat keterangan pinjam pakai lokasi SMPN 18 dan persyaratan lainnya sudah dikirimkan dan akhirnya menurut analisa dari pusat, diputuskan bahwa Kota Cirebon di SMP Negeri 18. Kemudian pihaknya kedatangan dari Kementerian PU dan meninjau SMP Negeri 18.
“Pak wali kota mengharapkan segelondong (seluruh bangunan) SMPN 18 diusulkan jadi Sekolah Rakyat, namun hasil analisa dari pihak PU dibagi dua. Jadi SMPN 18 sekarang dibagi dua, yang sebelah kiri SMPN 18, yang sebelahnya Sekolah Rakyat (dekat musala),” katanya.
Ia mengemkakan Sekolah Rakyat itu, tidak hanya Dinsos yang menjadi tanggung jawab. Namun dibentuk tiga satgas untuk penanganan Sekolah Rakyat. Yakni Satgas Sarana dan Prasarana yang akan diampu oleh PU dan Perkim. Lalu Satgas Kependidikan tentang kepala sekolah maupun guru dan lainnya ada Disdik. Sedangkan Dinsos, masuk dalam Satgas Perekrutan Siswa.
“Nanti di (Sekolah Rakyat) Kota Cirebon itu harus menyiapkan calon murid 50 jenjang SD (untuk dua kelas) dan 50 jenjang SMP (untuk dua kelas), kita dapatnya dari data tunggal sosial ekonomi (miskin dan miskin ekstrem). Calon SMP sudah terpenuhi, kalau SD tinggal beberapa calon lagi,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Cirebon, Kadini menyampaikan terkait Kepala Sekolah Rakyat sudah melakukan pengajuan dan tinggal dilakukan seleksi. Sedangkan tenaga pengajar, bisa merekrut tenaga yang sudah ada seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Tinggal penerapan saja,” ujarnya.(Jak)
