Pengamat Sebut Hubungan Bupati Cirebon, Wabup dan Sekda Diduga Sedang Tak Harmonis

kacenews.id-CIREBON-Ketidakharmonisan antara Bupati Cirebon, H Imron, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i mulai menjadi perhatian publik.
Dugaan keretakan di antara ketiga pejabat ini muncul setelah ketidakhadiran Wakil Bupati Agus Kurniawan Budiman dan Sekda Hilmy Riba’i pada prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat Pemkab Cirebon, di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (20/5/2025).
Kehadiran pejabat dalam momen-momen penting pemerintahan sering dianggap sebagai indikator stabilitas dan kerja sama di antara pucuk pimpinan.
Dalam hal ini, ketidakhadiran wabup dan sekda memicu pertanyaan dan spekulasi mengenai hubungan di antara mereka. Pengamat kebijakan publik Kabupaten Cirebon, Ade Riyaman, menilai situasi ini menunjukkan tanda-tanda adanya kerenggangan di antara ketiganya.
“Ketiadaan wabup dan sekda dalam pengambilan sumpah jabatan memberikan sinyal adanya permasalahan internal. Seharusnya, mereka terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan penunjukan pejabat,” ungkap Ade.
Ia juga mencatat bahwa selain ketidakhadiran dalam acara tersebut, proses penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) pejabat yang dilakukan tanpa melibatkan keduanya semakin memperkuat dugaan ketidakharmonisan.
“Isu sensitif seperti ini seharusnya dihindari, karena dapat mengganggu proses pembangunan daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Arif Nurudin, memberikan pandangannya yang berbeda. Ia menolak menyebutkan adanya keretakan di antara pucuk pimpinan, dengan menyatakan bahwa semua pihak masih terlihat kompak.
“Sampai saat ini, saya tidak melihat adanya keretakan. Ini mungkin hanya isu yang berkembang di masyarakat,” jelas Arif.
Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah adalah hal yang lumrah dalam mendukung program Bupati. Ia menekankan pentingnya evaluasi kinerja dan pembentukan tim yang solid.
“Keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan adalah kunci, namun kewenangan tetap berada di tangan Bupati,” jelasnya lebih lanjut.
Arif mendorong agar proses pengambilan keputusan strategis tetap mengacu pada aturan yang ada untuk meminimalisir isu-isu yang tidak perlu. “Selanjutnya, saya masih melihat semua pihak bekerja dalam soliditas, meski terkadang ada dinamika yang harus dihadapi,” ungkapnya.
Kritik terbuka juga datang dari salah satu partai pengusung pasangan Imron–Jigus, yakni Partai NasDem. Pejabat Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Cirebon, H Dade Mustofa Efendi, menyampaikan kekecewaannya atas apa yang ia sebut sebagai lemahnya semangat kolektif dalam pengambilan keputusan strategis.
“Kalau benar Jigus tidak dilibatkan, bahkan tidak diundang dalam pelantikan, ini mencederai etika pemerintahan dan semangat kolegialitas dalam kepemimpinan daerah,” tegas Dade, Rabu (21/5/2025).
Menurut Dade, rotasi dan mutasi pejabat bukan sekadar agenda administratif, tetapi bagian dari rekonstruksi birokrasi yang harus dibangun atas dasar kebersamaan dan komunikasi terbuka antarpemimpin.
“Kami bukan hanya kecewa, tapi juga khawatir bahwa pola komunikasi seperti ini bisa merusak harmoni pemerintahan yang baru berjalan. Ini bukan sekadar soal politis, tapi soal tata kelola yang baik,” ujarnya.
Sebagai bagian dari koalisi pengusung, NasDem merasa keputusan itu berpotensi mengingkari semangat kebersamaan yang telah dibangun bersama PDIP dan Hanura pada Pilkada 2024 lalu. Dade juga mengingatkan agar kegagalan komunikasi internal yang pernah terjadi di periode pertama Bupati Imron tidak terulang kembali.
“Pemerintahan ini masih seumur jagung. Jangan ulangi pengalaman lama saat relasi antara bupati dan wakil bupati berjalan di jalur berbeda. Rakyat akan jadi korban jika pimpinan daerah tidak satu langkah,” tandasnya.
NasDem menyerukan agar ke depan, seluruh kebijakan strategis dijalankan secara transparan, partisipatif, dan inklusif. Konsolidasi politik dinilai penting bukan hanya untuk menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga untuk menjamin pelayanan publik yang efektif.(Mail))