Warga Pamengkang Protes, Tujuh Warga Jadi Korban Satu Ibu Lahir di Jalan Rusak
kacenews.id-CIREBON-Di tengah geliat pembangunan yang terus digembar-gemborkan, ada satu wilayah di Kabupaten Cirebon yang luput dari perhatian. Yakni Perumahan Gerbang Permai Pamengkang (PGPP), Kecamatan Mundu.
Di sana, warganya tak hanya hidup dalam kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, tetapi juga merasa dipinggirkan dari hak-hak dasar sebagai warga negara.
Hampir tiga dekade mereka menanti, berharap jalan utama yang rusak parah mendapat perbaikan. Namun harapan itu berulang kali kandas.
Ketua Forum Warga PGPP, Dede Indra Kelana, menyuarakan jeritan hati warganya dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (16/5/2025).
“Sudah 17 orang menjadi korban akibat jalan rusak, satu di antaranya meninggal dunia. Ada juga ibu yang terpaksa melahirkan di jalan karena tidak bisa cepat sampai ke fasilitas kesehatan,” tutur Kang Indra panggilan akrabnya.
Ia menyebut kondisi ini bukan semata soal infrastruktur, melainkan wujud nyata dari ketidakadilan pembangunan. “Kami bukan menuntut berlebihan. Kami hanya ingin negara hadir. Sejak 1997 kami taat membayar pajak, tapi tak pernah merasakan manfaatnya,” lanjutnya.
Persoalan utama yang membelenggu PGPP adalah status fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang belum diserahkan pengembang kepada pemerintah daerah.
Upaya komunikasi melalui pemerintah desa tak membuahkan hasil. Warga pun memutuskan mengetuk pintu legislatif.
Dalam audiensi yang difasilitasi Ketua Komisi III DPRD Cirebon, Anton Maulana dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Nana Kencanawati, harapan mulai terlihat. Hadir pula perwakilan pengembang, Romi, serta unsur pemerintah desa dan kecamatan.
“Fokus kami adalah menyelesaikan persoalan ini secara konkret. Kami minta site plan tetap sesuai dan seluruh dokumen dibawa saat koordinasi ke DPKPP. Harus ada pendampingan dari warga agar prosesnya transparan,” tegas Nana.
Anton juga menegaskan sikap tegas Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon. “Senin depan (19/5/2025) saya tunggu. Kami berkomitmen menyelesaikan serah terima aset PGPP agar segera ditangani Pemda,” ujarnya.
Warga PGPP tak lagi menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin jalan yang layak, penerangan, dan rasa aman. Bagi mereka, ini bukan sekadar infrastruktur, ini soal martabat, soal hak yang seharusnya tidak perlu diperjuangkan selama itu.(Mail)
