RKPD Bukan Sekadar Wacana, Dedi Mulyadi Tantang Semua Pihak Wujudkan Jabar Istimewa
kacenews.id-CIREBON-Tahun 2026 menjadi fase penting pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 menjadi dokumen operasional untuk mempercepat misi Gubernur dan Wakil Gubernur Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan mewujudkan ‘Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata’.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kegiatan ini digelar di Gedung Negara Cirebon, Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, Rabu (7/5/2025).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, pentingnya keterlibatan semua pihak lintas sektor demi mewujudkan komitmen pembangunan Jawa Barat menuju kondisi masyarakat yang subur, makmur, tenteram, dan tertata (Gemah Ripah Repeh Rapih).
“Proses penyusunan RPJMD 2025–2029 dibangun dengan prinsip keterpaduan melalui tahapan Gerbang Pancaniti: Niti Harti, Niti Surti, Niti Bukti, Niti Bakti, dan Niti Sajati,” kata Dedi Mulyadi.
Strategi ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antara pembangunan pusat dan daerah, sekaligus dapat mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat dan mendorong percepatan capaian pembangunan daerah.
Musrenbang Provinsi Jawa Barat menjadi forum strategis untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha, akademisi, masyarakat sipil, hingga organisasi kemasyarakatan.
Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi langsung dalam proses perencanaan dengan memberikan saran dan masukan melalui tautan https://bit.ly/form-masukan-musrenbang-2025, sebagai bentuk nyata dari keterbukaan informasi publik dan transparansi tata kelola pemerintahan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjadikan hasil musrenbang sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan yang tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh.
Kota Cirebon Suarakan Empat Isu Strategis dalam Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2025.
Respons Wali Kota
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta, sembari menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam merancang masa depan Jawa Barat.
“Forum ini bukan sekadar menyusun prioritas pembangunan. Ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, menyelaraskan visi, dan memperkuat sinergi antara daerah,” ungkap Wali Kota.
Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menyoroti empat isu strategis yang dinilai penting untuk mendapatkan perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama, terkait pengelolaan wilayah pesisir. Cirebon sebagai kota pesisir menghadapi tantangan kompleks, dari abrasi pantai hingga persoalan pengendalian ruang dan ekosistem laut.
Wali Kota menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah provinsi dalam menata kawasan pesisir secara berkelanjutan, tidak hanya untuk mendukung potensi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan ekologis.
Kedua, perlintasan sebidang kereta api. Dengan 11 titik perlintasan dan lebih dari 170 perjalanan kereta setiap hari, Cirebon menjadi salah satu kota dengan tingkat kepadatan rel yang tinggi. Hal ini memicu kemacetan serta risiko kecelakaan yang tinggi.
“Ini bukan hanya persoalan lokal. Kami butuh keterlibatan provinsi sebagai penghubung dengan kementerian dan pihak terkait, demi solusi jangka panjang,” jelas Wali Kota.
Ketiga, normalisasi sungai di kawasan permukiman. Seperti yang diketahui, banjir masih menjadi ancaman nyata bagi warga Cirebon, khususnya yang bermukim di dekat aliran sungai. Pemerintah Kota telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan dan berharap ada sinergi program antara kota, provinsi, dan lembaga lain untuk mempercepat proses normalisasi secara menyeluruh.
Keempat, peningkatan infrastruktur jalan. Sebagai bagian dari pelayanan dasar, peningkatan kualitas jalan menjadi perhatian utama Pemkot Cirebon. “Kami sudah mulai melakukan perbaikan, tapi mobilitas ekonomi yang semakin dinamis menuntut kualitas infrastruktur yang lebih baik. Kami berharap dukungan provinsi, baik teknis maupun penganggaran lintas wilayah,” tambah Wali Kota.(Cimot)
