Status Gantung, Honorer Kabupaten Cirebon Menggugat
kacenews.id-CIREBON-Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai instansi di Kabupaten Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD, Rabu (30/4/2025), menuntut kejelasan status kepegawaian mereka yang telah puluhan tahun menggantung.
Mengenakan seragam dinas dan membawa spanduk tuntutan, mereka menyuarakan harapan yang tak kunjung terjawab diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui skema PPPK.
Salah satu spanduk berbunyi, “Kami honorer database BKN Dinas Pendidikan. Menuntut status R2 dan R3 agar cepat diselesaikan menjadi ASN PPPK tahun 2025”.
Namun, lebih dari sekadar status formal, aksi ini menyuarakan kepedihan yang telah menahun, tentang keadilan, pengorbanan, dan pengabaian.
“Kami bukan robot, kami manusia. Ini bukan semata-mata soal PPPK. Ini tentang keadilan. Sampai kapan kami dieksploitasi?” teriak salah satu orator dalam aksinya.
Salah satu momen paling menggetarkan dalam aksi tersebut terjadi ketika seorang guru dengan suara bergetar menyampaikan kisah pribadi yang memilukan.
“Anak saya sampai meninggal, Pak! Kami makan janji terus. Anak didik kami sudah jadi polisi, jadi dokter. Tapi kami sendiri, masih belum jelas nasibnya,” ujarnya sambil menahan tangis.
Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cirebon, Anton menegaskan, aksi ini merupakan bentuk peringatan keras kepada pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, cukup sudah para honorer dibuai janji.
“Kami bisa saja duduk santai di tempat adem. Tapi kami memilih datang ke sini, karena kami muak digantung terus. Kami hanya menuntut hak kami yang sudah dijanjikan,” ungkap Anton.
Selain kejelasan status ASN PPPK, para honorer mendesak agar sisa formasi PPPK tahun 2024 yang berjumlah sekitar 300 kuota diberikan kepada mereka. Jika pun dialihkan menjadi skema paruh waktu, mereka meminta upah disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Dalam aksinya, para guru juga mengungkap ketimpangan gaji yang mereka alami. Beberapa di antaranya hanya menerima upah di bawah Rp1 juta per bulan.
“Katanya kami pendidik bangsa. Tapi gaji di bawah sejuta, bagaimana kami bisa hidup layak? Kami juga punya anak, keluarga, dan masa depan,” ujar seorang guru lainnya.
Tak hanya itu, para peserta aksi juga mempertanyakan transparansi anggaran daerah dan alasan belum digunakannya sisa formasi ASN secara optimal, padahal Kabupaten Cirebon dikenal memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.
Aksi berlangsung bersamaan dengan sidang Paripurna DPRD yang membahas Rekomendasi LKPJ Bupati tahun 2024. Massa mendesak agar pimpinan daerah, termasuk bupati, wakil bupati, ketua DPRD, dan pihak terkait segera turun menemui mereka dan memberikan solusi nyata.
“Kami tidak akan membubarkan diri sebelum ada jawaban yang tegas dan berpihak pada kemanusiaan. Ini bukan ancaman, ini jeritan hati kami. Dan jika masih diabaikan, ini akan jadi aksi terakhir kami turun ke jalan—karena setelah ini, mungkin hanya diam yang tersisa,” pungkas Anton.
Dengan harapan besar dan luka yang belum terobati, para honorer meminta agar persoalan ini diselesaikan sebelum rekrutmen PPPK 2025 dimulai, bukan hanya demi status, tetapi demi pengakuan atas dedikasi yang telah mereka berikan selama puluhan tahun.(Mail)
