Wujudkan Jawa Barat Istimewa, Pemkot Cirebon Siap Bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
kacenews.id-CIREBON– Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama para camat, lurah dan kepala perangkat daerah terkait hadir dalam Rapat Koordinasi “Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah” se-Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
Kegiatan yang dihadiri sejumlah menteri ini dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian visi Jawa Barat Istimewa dan menguatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah. Selain itu, acara ini juga menjadi momentum penting dengan digelarnya deklarasi Jawa Barat Istimewa yang bertujuan untuk mewujudkan berbagai program pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam deklarasi ini, para pemimpin daerah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat di desa dan kelurahan.
Program ini mencakup lima poin utama. Yakni desa dan kelurahan tidak ada kematian ibu, kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, serta zero new stunting (tidak ada stunting baru). Kemudian desa dan kelurahan bebas dari kemiskinan ekstrem, serta turut menyukseskan Sekolah Rakyat.
Selain itu, desa dan kelurahan yang bebas sampah dan lingkungannya lestari, lalu desa dan kelurahan mandiri, bebas rentenir (bank emok), serta memiliki Koperasi Merah Putih. Ditambah desa dan kelurahan yang sukses dalam pembangunan Keluarga Berencana (KB).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kesempatan tersebut memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya program Jawa Barat Istimewa.
“Jika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah besar di Indonesia, kita harus mulai dari Jawa Barat. Kemiskinan, stunting, kematian ibu dan anak, serta sampah adalah masalah yang harus diselesaikan di sini. Karena Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, merupakan pintu gerbang bagi solusi Indonesia,” katanya.
Ia menyebutkan, setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga penting untuk memiliki data yang akurat dan presisi terkait kondisi setiap desa.
“Bantuan yang diberikan kepada desa harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang ada. Saya mengusulkan kepada kementerian untuk memperhatikan hal ini agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan desa,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cirebon mengemukakan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa.
“Kami di Cirebon siap mendukung penuh program-program ini. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting agar setiap program yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan di desa dan kelurahan,” katanya.
Ia menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan, serta mendorong semua sektor untuk turut serta dalam pencapaian tujuan bersama ini.(Fa)
