Jalan Rusak Pemerintahan Tambal Sulam
PROTES warga terhadap jalan rusak di Kabupaten Cirebon, yang sampai membuat Wakil Ketua DPRD dijeburkan ke sungai, mungkin terdengar ekstrem. Tapi jika pemerintah tak bisa memberi kepastian kapan lubang-lubang di jalan akan ditambal, jangan heran jika warga memilih menambal rasa frustrasi mereka dengan aksi simbolik.
Jalan rusak, kini tak lagi sekadar soal infrastruktur. Ia menjelma jadi bukti kasatmata dari cacatnya koordinasi antarlembaga pemerintahdaerah, provinsi, hingga pusat. Lubang di jalan, menunjukkan lubang yang sama lebarnya dalam komunikasi dan kerja sama antarinstansi.
Dan ketika koordinasi macet, pembangunan ikut tersendat.
Dalih soal keterbatasan anggaran daerah memang sah-sah saja. Tapi jika Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon hanya duduk menunggu kucuran dana tanpa lobi aktif ke provinsi atau kementerian, itu bukan alasan, itu keengganan.
Dalam situasi fiskal seperti saat ini, menunggu berarti tertinggal. Sayangnya, instansi terkait justru tampak nyaman di kursi birokrasi, tak tergugah oleh derita warga yang bertahun-tahun melintasi jalan penuh lubang.
Penjelasan dari DPUTR soal batalnya program karena perubahan kebijakan pusat patut dicermati. Tapi ini justru menguatkan urgensi penguatan komunikasi. Ketika kebijakan berubah, semestinya ada langkah antisipatif, bukan sekadar mengangkat bahu.
Ironisnya, masyarakat yang jadi korban justru diminta bersabar.
Sementara data realisasi pembangunan tak pernah transparan, dan janji perbaikan terus digantung. Dalam iklim politik seperti ini, dukungan DPRD terhadap pemerintah daerah seharusnya tak sekadar simbolik.
Ia mesti diwujudkan dalam dorongan konkret agar sinergi lintas pemerintahan tak sebatas jargon rapat.
Jika jalan yang rusak dibiarkan, yang rusak bukan hanya aspal, melainkan juga kepercayaan publik.
Dan jika koordinasi tetap tumpul, bukan tak mungkin yang dijeburkan ke sungai berikutnya bukan lagi satu orang, tapi seluruh wibawa pemerintah daerah.***
