Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Bisa Berujung Warga Cirebon Timur Kecewa dengan Kinerja Pemerintah Daerah
kacenews.id-CIREBON-Di balik deretan keluhan masyarakat tentang jalan rusak di Kabupaten Cirebon, tersembunyi persoalan yang lebih fundamental, yakni lemahnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Sorotan tajam terhadap buruknya infrastruktur jalan bukan hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari internal DPRD. Bahkan, buntut dari kekesalan warga, Wakil Ketua DPRD Cirebon Teguh Rudiana Merdeka sampai harus merasakan aksi protes ekstrem, dijeburkan ke sungai oleh warga yang kecewa.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, menyebut bahwa salah satu biang kerok stagnasi pembangunan adalah kurangnya langkah aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dalam membangun komunikasi lintas instansi.
“Kalau kita hanya mengandalkan APBD, tentu tidak cukup. Maka kami dorong DPUTR lebih proaktif mengupayakan bantuan anggaran ke pemerintah provinsi dan pusat,” ujarnya.
Anton menyayangkan minimnya transparansi dan pemetaan kerja dari DPUTR, terutama terkait data realisasi pembangunan jalan. “Kami minta data yang jelas. Mana saja ruas jalan yang sudah diperbaiki, dan mana yang belum. Masyarakat butuh kepastian, bukan janji,” tegasnya.
Sorotan serupa datang dari Anggota Komisi III Fraksi PKS, Dara Darmanto, yang menilai bahwa buruknya kondisi jalan tidak bisa dilepaskan dari buruknya lobi antarpemerintahan.
“Sejak lama kami mendengar bahwa koordinasi antara Pemkab Cirebon dan Pemprov Jabar kurang optimal. Kalau DPUTR hanya duduk menunggu, tanpa jemput bola ke provinsi dan kementerian, ya jangan heran kalau anggaran tambahan tak pernah datang,” kritiknya.
Menurutnya, komunikasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan pembangunan, apalagi dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Sementara itu, Sekretaris DPUTR Kabupaten Cirebon, R Tommy Hendrawan mengungkapkan, sejumlah rencana perbaikan jalan gagal terealisasi akibat perubahan kebijakan dari pusat.
“Beberapa program yang seharusnya didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN batal dijalankan karena efisiensi anggaran. Ini sangat memengaruhi banyak proyek infrastruktur,” ungkapnya.
Meski demikian, Tommy berharap DPRD bisa ikut mendorong penguatan sinergi agar Pemkab bisa mendapatkan tambahan dukungan dana, baik dari provinsi maupun pusat. “Kami sangat membutuhkan dukungan politik dan kelembagaan dari DPRD agar pembangunan tetap berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.
Kondisi jalan yang rusak kini tak lagi hanya soal teknis pembangunan, melainkan juga simbol dari lemahnya sinergi pemerintahan. Tanpa perubahan cara kerja dan strategi komunikasi antarlembaga, bukan tak mungkin jalan rusak akan terus menjadi cerita lama yang diulang tiap tahun dan kemarahan warga hanya akan makin sulit dibendung.(Ismail/KC)
