Tangani Jalan Rusak, Warga Tantang DPRD Kabupaten Cirebon Manfaatkan Dana Pokir
kacenews.id-CIREBON-Kunjungan inspeksi mendadak (sidak) pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon ke jalan rusak di Cirebon Timur tak cukup memuaskan sejumlah aktivis lokal.
Salah satunya, H Dade Mustofa, yang secara terbuka menantang para pimpinan dewan untuk mengalokasikan dana pokok-pokok pikiran (pokir) mereka demi perbaikan nyata infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
Menurut Dade, aksi simbolis seperti sidak perlu dibarengi dengan komitmen anggaran. Terlebih, Ketua DPRD Sophi Zulfia dan Wakil Ketua DPRD Teguh Rusiana Merdeka yang belum lama ini melakukan sidak di Jalan Pangeran Sutajaya, Desa Pabuaran Lor sama-sama berasal dari daerah pemilihan (dapil) wilayah timur Cirebon (WTC).
“Kalau memang serius ingin memperjuangkan perbaikan jalan, saya tantang mereka alokasikan dana pokirnya untuk Cirtim. Jangan cuma foto-foto di jalan rusak, tapi tindakannya tidak terasa,” katanya, Selasa 8/4/2025).
Ia juga menyoroti keputusan pemerintah daerah yang memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur dengan alasan efisiensi. Padahal, menurutnya, kondisi jalan di sejumlah kecamatan seperti Pabedilan, Losari, hingga Gebang sudah sangat membahayakan warga.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sophi Zulfia dalam sidaknya menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan Dinas PUTR agar perbaikan ruas jalan Pangeran Sutajaya bisa masuk dalam program tahun ini.
Begitu pula Teguh Rusiana Merdeka menjanjikan keluhan warga, akan dijadikan dasar dalam pembahasan APBD 2025.
Namun, Dade meminta agar komitmen tersebut dibuktikan dengan transparansi dalam alokasi pokir masing-masing anggota dewan. Ia menilai, anggaran pokir yang bersumber dari APBD semestinya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar menjadi alat politik.
“Sidak itu penting, tapi tidak cukup. Warga butuh jalan bagus, bukan janji manis. Kami ingin tahu, seberapa besar dana pokir pimpinan dewan ini benar-benar menyentuh Cirebon Timur,” katanya.
DPRD Kabupaten Cirebon dijadwalkan akan memanggil pemerintah daerah (Pemda) untuk meminta kejelasan alokasi anggaran perbaikan jalan pada pekan kedua April ini.
Masyarakat di wilayah tersebut pun menunggu, apakah perbaikan jalan akan menjadi prioritas nyata atau kembali menjadi wacana tanpa eksekusi.(Is)
