Anggaran Fantastis Kartu Ucapan Idulfitri

AKHIR-akhir ini, dunia maya kembali gempar dengan pemberitaan tentang Pemkab Cirebon yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 juta untuk pembuatan kartu ucapan Idulfitri 2025.
Meskipun niat di balik anggaran ini mungkin untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, isu ini mengundang berbagai reaksi, baik dari kalangan netizen maupun para pengamat kebijakan publik.
Satu sisi, memang penting bagi pemerintah untuk menunjukkan perhatian kepada rakyat, salah satunya melalui tradisi atau simbol-simbol seperti kartu ucapan.
Namun, di sisi lain, anggaran yang sebesar itu tentu menimbulkan pertanyaan besar. Dalam situasi di mana banyak sektor membutuhkan perhatian lebih, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, apakah alokasi dana sebesar itu untuk kartu ucapan benar-benar efektif dan efisien?
Kritik terhadap kebijakan ini muncul karena banyak orang merasa bahwa anggaran tersebut bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk program-program yang lebih langsung berdampak pada kehidupan masyarakat.
Misalnya, untuk mendukung program sosial, pemberdayaan ekonomi, atau membantu masyarakat yang terdampak oleh bencana atau kesulitan ekonomi.
Media sosial, sebagai saluran komunikasi massa yang sangat efektif, seakan menjadi tempat untuk mengkritisi kebijakan ini.
Viral-nya berita ini tidak hanya menunjukkan ketidaksetujuan publik terhadap kebijakan tersebut, tetapi juga menggambarkan betapa masyarakat semakin cerdas dalam menilai kebijakan pemerintah.
Dalam dunia digital yang serba transparan, setiap langkah pemerintah akan selalu diawasi dan dievaluasi secara terbuka.
Penting bagi Pemkab Cirebon untuk mempertimbangkan kembali anggaran ini dan lebih mendengar suara masyarakat.
Dengan segala hormat terhadap tradisi dan nilai-nilai kebersamaan, alangkah lebih baik jika anggaran tersebut dialokasikan untuk kepentingan yang lebih langsung dan nyata bagi masyarakat, bukan sekadar simbol atau formalitas.
Pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan seremonial dan tanggung jawabnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat.***