Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Pemkab Cirebon Akan Bentuk BUMD Pangan
kacenews.id-CIREBON-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.
Untuk merealisasikan rencana tersebut Pemkab Cirebon sudah bekerja sama dengan akademisi dan konsultan.Dari kerja sama yang sudah dilakukan, Kabupaten Cirebon dinyatakan layak memiliki BUMD Pangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, mengungkapkan, rencana pembentukan BUMD Pangan ini berawal dari keprihatinan Pemda kepada nasib para petani di wilayahnya.
Menurutnya, ketika panen para petani di Kabupaten Cirebon tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Terlebih ketika paceklik, para petani adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak dan merugi.
“Jadi dengan hadirnya BUMD Pangan nanti, para petani tidak lagi dihadapkan pada kerugian di setiap musimnya termasuk di musim paceklik. Pasalnya, keberadaan BUMD Pangan ibarat Bulog milik pemerintah di tingkat nasional,” katanya.
Ia menyampaikan , BUMD Pangan memiliki kewajiban untuk membeli hasil produksi para petani dengan harga yang pantas, baik petani padi maupun petani hortikultura.
“Jadi, petani itu tidak hanya di pertanian padi saja tetapi hortikultura yang lainnya juga kita bantu. Termasuk bapokting-bapokting (bahan pokok dan penting) yang memang menjadi prioritas bagi kita semua,” katanya.
Hilmi memastikan, BUMD Pangan ini tidak hanya sekadar mencari keuntungan dalam bentuk finansial, melainkan ada keuntungan lain yang bersifat sosial.
“Jadi misalnya BUMD ini diukur kok enggak untung, tetapi (bisa memberi, red) kemudahan dan keuntungan bagi para petani,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkab Cirebon bakal mengucurkan anggaran awal untuk pembentukan BUMD Pangan melalui penyertaan modal dan penyertaan aset. Untuk penyertaan modal BUMD Pangan, pihaknya bakal mengomunikasikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk alokasi anggaran yang pantas dalam penyertaan modal tersebut.
Kemudian untuk penyertaan asetnya, lanjut Hilmi, Pemkab Cirebon bakal menjadikan rumah kemasan (rukem) di Kelurahan Sendang sebagai kantor BUMD Pangan.
Sementara itu, jika kemampuan finansial Pemkab Cirebon dalam pengelolaan atau operasional BUMD Pangan dinilai masih kurang mumpuni, Hilmi menyebutkan, BUMD Pangan Kabupaten Cirebon bakal ditopang oleh Bulog Cirebon.
“Karena kita juga berkomunikasi dengan teman-teman Bulog,” ujarnya.
Ia berharap, rencana pembentukan BUMD Pangan ini dapat segera didukung dengan regulasi baik berupa perda ataupun perbup. Untuk kepastian dukungan regulasi tersebut, tentu harus dikomunikasikan dengan DPRD setempat.
“Kita sudah bekerja sama dengan akademisi serta beberapa konsultan. Hasilnya, Kabupaten Cirebon dinyatakan layak untuk memiliki BUMD Pangan,” katanya.(Junaedi)
