Dianggap Banyak Kecurangan Dalam PPDB 2024, Massa Segel Kantor KCD Pendidikan Wilayah X Jabar
kacenews.id-CIREBON-Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Pendidikan menggelar aksi di depan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat (Jabar) di Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, Kamis (11/7/2024).
Dalam orasinya, massa yang menilai sistem PPDB menjadi sebuah drama komedi tragis yang mempertontonkan segala kekacauan dan ketidakadilan yang tersembunyi di balik tirai transparansi dan keadilan sosial.
Dalam melaksanakan PPDB 2024 itu diatur dalam SOP PPDB 2024 yang di dalamnya mengandung fakta integritas PPDB 2024 Jabar tercantum komitmen-komitmen penting antara lain:
1. Melaksanakan PPDB yang bersih dan transparan mulai dari pendaftaran, pengumuman dan hingga proses seleksi dan pengumuman hasil untuk memastikan setiap calon peserta didik dapat mengakses ke jenjang selanjutnya.
2. Menjamin melaksanakan PPDB sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melakukan intervensi yang melanggar aturan.
3. Menjamin melaksanakan PPDB bebas dari pungutan liar, pelanggaran akan dikenakan sangsi sesuai aturan yang berlaku dan dapat berujung pada pemecatan dari jabatan.
Selain itu, poin tuntutan aksi yaitu:
1. Menuntut uji keabsahan data PPDB tahun 2024.
2. Menuntut pengunduran diri dan pemecatan pada oknum yang diduga curang dalam penyelenggaraan PPDB sesuai fakta integritas PPDB Jabar 2024 dengan semua element penyelenggara.
“Aksi dari tuntutan ini adalah bagaimana caranya kita bisa merevitalisasi pendidikan, mengembalikan marwah pendidikan kepada jalur yang tepat,” kata salah satu pendemo, Jairus Usup.
Menurutnya, pihaknya juga sudah melayangkan laporan kepada pihak yang berwenang ke Provinsi.”Terkait zonasi banyak kecurangannya, selain itu soal KETM, jalur prestasi, dan jalur lainnya banyak kecurangannya,” tutur Jairus.
Selain itu, temuan-temuan kecurangan sudah dilaporkan ke Ombudsman Jabar dan RI, dan Kadisdik Jabar.
“Pihak Ombudsman sudah membuka konfirmasi ke pihak kami, kalau tidak minggu ini minggu depan Ombudsman akan datang ke Cirebon,” pungkasnya.
Sementara itu warga Kota Cirebon mengeluhkan sulitnya masuk ke sekolah melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jalur zonasi dan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM)
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik mengatakan, banyak dugaan permainan yang dilakukan oknum-okum untuk mengakali calon siswa masuk ke sekolah tertentu.
“Berdasarkan pengamatan kami bahwa dalam SOP PPDB Jabar yang sudah dibuat oleh Gubernur Jawa Barat bahwa PPDB ini harus dilaksanakan secara objektif transparan, dan akuntabel. Kami melihat ini tidak dilaksanakan,” ujar Fitrah.
Fitrah menambahkan, dilihat dari laman PPDB dalam SOP juga disebutkan bahwa harus mencantumkan alamat. Sedangkan pencantuman alamat itu tidak dilakukan secara lengkap, melainkan hanya mencantumkan nama kelurahan dan kecamatan, sehingga tidak detail.
Artinya ini menyulitkan masyarakat untuk melihat bahwa ini transparan dan akuntabel, tidak ada alamat, jalan.
“Artinya dari laman yang ada di PPDB setelah kami cek dan kumpulkan data jarak yang tercantum ada hanya beberapa centimeter, bahkan ada yang satu meter, ada yang 3 meter antara siswa satu dengan siswa yang lain,” tuturnya.
Jarak yang tidak masuk akal, kata Fitrah, antara siswa satu dengan siswa yang lain menunjukkan bahwa ada kejanggalan.
“Jadi antara siswa yang satu itu berkumpul semua di situ. Jaraknya berdekatan, ini sangat janggal sekali apakah mungkin seluruh siswa yang diterima itu berjarak satu, dua sampai lima meter, enggak kan?” tuturnya
Kemudian kejanggalan yang lain, lanjut Fitrah, pihaknya menemukan beberapa data, ada yang sekolah SMP-nya dari luar daerah bahkan ada di Purwokerto dan Majalengka tapi alamatnya di Sukasari dan Pekiringan.
“Artinya banyak siswa yang sekolah asalnya SMP nya itu di luar wilayah Kota Cirebon, bahkan ada di luar provinsi tetapi alamatnya itu di sekitaran sekolah pada saat pendaftaran,” ujarnya.(Jak/Fan)
