Peduli Banjir Cirebon, BNPB Berikan Bantuan Rp 250 Juta
kacenews.id-CIREBON-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Aula Paseban, Kantor Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (7/3/2024).
Bantuan tersebut diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, H Hilmi Rivai berupa dana siap pakai senilai Rp 250 juta untuk dukungan operasional penanganan darurat bencana banjir, juga bantuan dukungan logistik dan peralatan untuk penanganan darurat banjir di Kabupaten Cirebon.
Deputi Bidang Penanganan Darurat pada BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan, mengatakan, bencana banjir di Kabupaten Cirebon perlu adanya penyelesaian dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten.
“Langkah yang ditempuh adalah tentunya, kedepan akan duduk bersama antara pusat dan daerah untuk bisa mencari akar persoalannya,” kata Fajar, Kamis (7/3/2024).
Setelah ketemu, kata Fajar, bagaimana bisa membuat satu langkah yang komprehensif, terkordinasi untuk bersama-sama membangun infrastruktur, walaupun itu semua membutuhkan proses dan waktu, karena bencana banjir dari tahun ke tahun pasti ada.
“Harapan kita, boleh ada banjir, tapi tidak ada korban. Ataupun kita reduksi atau kita kurangi keberhasilan penanggulangan bencana. Kalau mengurangi dampak itu yang kita harapkan,” katanya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi VIII DPR-RI, Hj. Selly Andriani Gantina, mengatakan, persoalan banjir harus ada sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Seperti, Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa mengundang PSDA Provinsi Jawa Barat termasuk BBWS kaitan dengan aliran anak sungai yang melintas di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
Selain itu, kata Selly, harus satu pintu dengan pemerintah desa, agar pemdes mengetahui aliran sungai yang melintas di desa ini adalah aset pemerintah kabupaten atau provinsi atau BBWS. “Jangan sampai nanti pada saat terjadi bencana saling menyalahkan,” kata Selly.
Selly mengatakan, harus diantisipasi juga berkaitan dengan sosialisasi tentang penggunaan anggaran BTT tentang kebencanaan. Sebetulnya, kata Selly, pemerintah desa juga ada anggaran desa yang dimanfaatkan untuk tanggap darurat bencana saat terjadi bencana, sehingga pemdes tidak harus mengandalkan APBD kabupaten atau pusat. “Karena sesuai Permendes PDTT, ada enam persen dari anggaran dana desa ini bisa dimanfaatkan,” kata Selly.
Lebih lanjut, kata Selly, pemerintah provinsi juga harus konsisten mengatasi permasalahan ini, karena Kabupaten Cirebon ini adalah daerah lintasan, maka hulunya (Kabupaten Kuningan) harus jadi perhatian pemerintah provinsi juga.
“Jangan sampai banjir dari hulu, tapi hulunya tidak tertangani. Juga bagaimana pemprov melakukan tata kelola dan tata ruang daerah konservasi, daerah Kuningan sudah banyak berubah menjadi kawasan wisata, padahal sudah ditetapkan daerah konservasi, akhirnya resapan saat hujan deras ini bisa menimbulkan bencana,” katanya. (Iw
