Jakon Terancam Nganggur, Sekda Kota Cirebon Pastikan September Proyek Jalan
CIREBON- Sekrtaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, H Agus Mulyadi tanggapi masih belum berjalannya proyek pembangunan sarana fisik yang diminta segera direalisasikan para jasa konruksi (jakon) Kota Cirebon sebelum akhir tahun 2023.
Menurut Agus, terkendalannya pengerjaan proyek sarana fisik lebih dikarenakan adanya perubahan dan rotasi, mutasi pada masing-masing perangkat daerah.
“Kalau memang melihat pada prosesnya yang telah teralokasikan dalam APBD 2023, semestinya pembangunan sarana fisik Kota Cirebon sudah harus digelar, dan tinggal dari masing-masing perangkat daerahnya bisa menilai pengerjaan fisik mana saja menjadi sekala perioritas mereka,” ujarnya.
“Akan tetapi, kini kendalnya itu terjadi pada teman-teman teknisi. Mereka selalu melakukan perubahan tidak saja pada perubahan rotasi mutasi, PPK maupun perubahan KPA, sehingga ini menjadi penghambat pengerjaan saran fisik di Kota Cirebon,” lanjut Agus pada sela puncak Pekan Qris Nasional (PQN) Minggu, 20 Agustus 2023.
Meski demikian, lanjut Sekda Agus, pihaknya berjanji untuk mengundang masing-masing perangkat daerah tersebut.
“Namun, kalau masalah kas daerah (anggaran) atau persoalan di Bendahara Umum Daerah (BUD), itu kan tergantung pengaturan serta kesiapan kasnya itu sendiri, terpenting dalam pengerjaanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Baik, secara regulasi maupun secara normatif harus dijalankan,” kata Agus.
Sekda Agus juga memberi sinyal untuk pelaksanaan pengerjaan sarana fisik di Kota Cirebon paling lambat pada September 2023 sudah harus berjalan.
“Nanti tinggal lihat perioritasnya seperti apa. Yang terpentingnya lagi, bagi mereka yang sudah selesai mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari sisi administrasi, kelembagaan PPK-nya, KPA, termasuk dalam penyusuna Detail Engeneering Design (DED) pengerjaan sarana fisik sudah bisa berjalan,” papar Agus.
Sebelumnya kalangan jakon di Kota Cirebon mengendus belum digelarnya ratusan pengerjaan proyek pembangunan infrastuktur di Kota Cirebon lantaran ada tarik ulur antara pejabat setempat dengan pengusaha dari luar Cirebon.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Aspekindo) Jawa Barat, Yuyun Wahyu Kurnia menyatakan, kini kalangan jasa kontruksi tengah merasakan kegalauan.
“Karena kita berharap Pemkot Cirebon bila memang ada anggarannya jangan beralasan tidak ada anggaran. Terlebih pada saat ini sudah memasuki bulan Agustus, sehingga sudah seharusnya anggarannya segera diturunkan guna menunjang pembangunan infrastuktur masyarakat,” ungkap Yuyun didampingi beberapa jasa konstruksi lainnya kepada sejumlah awak media.
Yuyun menegaskan, bila saja pembangunan infrastuktur hingga September 2023 dipersulit, serta tidak kunjung juga terlisasi, maka pihaknya meyakini secara otomatis akan mengalami kegagalan.
“Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal, kalau pembangunan lebih cepat dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi daerah (pengusaha lokal), dan bisa berjalan dengan baik. Dari beberapa perusahaan seperti mereka yang bergerak pada sektor kuliner, hiburan dan lainnya itu pun bisa dinikmati warga Cirebon,” paparnya.(Epih)
