APBD 2026 Rp 4,2 Triliun Disetujui, DPRD Kabupaten Cirebon Minta Eksekutif Percepat Realisasi Program Prioritas sesuai Target
kacenews.id-CIREBON-Rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (27/11/2025), menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp4,2 triliun. Namun kali ini, perhatian utama bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan bagaimana Pemerintah Daerah mampu mengeksekusi program prioritas secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori, menegaskan, pembahasan APBD 2026 berlangsung panjang karena DPRD ingin memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, persoalan klasik yang kerap muncul adalah lemahnya perencanaan, pelaksanaan yang molor, dan minimnya evaluasi terhadap hasil program.
“APBD bukan hanya angka. Tantangan terbesar kita ada pada efektivitas pelaksanaannya. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap rupiah berdampak bagi masyarakat,” ujar Hasan Basori.
DPRD memberi perhatian khusus pada sektor infrastruktur, terutama jalan kabupaten, jalan lingkungan, dan jalan usaha tani yang dinilai sangat menentukan pergerakan ekonomi. Hasan Basori menekankan bahwa rehabilitasi dan peningkatan jalan selama ini banyak menemui hambatan teknis dan administrasi.
“Infrastruktur adalah nadi mobilitas masyarakat. Jika pemerintah lambat bekerja, dampaknya langsung terasa pada aktivitas ekonomi, terutama petani,” tegasnya.
Pada sektor kesehatan, DPRD mendorong optimalisasi layanan BPJS, penguatan Jamkesda, serta peningkatan fasilitas layanan kesehatan. Hak masyarakat miskin dan rentan menjadi prioritas utama.
Sementara untuk penanganan banjir, DPRD menilai perlunya strategi lebih terpadu yang tidak berhenti pada proyek fisik semata. Normalisasi sungai, perbaikan drainase, jaringan irigasi, hingga koordinasi antarperangkat daerah harus berjalan simultan.
“Mitigasi bencana tidak bisa setengah-setengah. Kita sudah berkali-kali belajar dari banjir yang rutin terjadi,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, Badan Anggaran mendorong Pemerintah Daerah memperkuat pemberdayaan UMKM dan pelatihan vokasi sebagai upaya menekan pengangguran. Hasan Basori menilai kualitas SDM lokal harus menjadi fokus untuk mengimbangi pembangunan fisik.
Hal serupa berlaku untuk dunia pendidikan. DPRD menyoroti urgensi pemerataan layanan, perbaikan sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi guru sebagai kunci peningkatan kualitas SDM Kabupaten Cirebon.
Dalam kesempatan itu, DPRD juga menegaskan pentingnya peningkatan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang lebih matang, ketepatan waktu pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi harus diperkuat.
“Harapan kami, APBD 2026 tidak hanya selesai di atas kertas. Ia harus benar-benar membawa perubahan nyata bagi masyarakat,” pungkas Hasan.
Dengan sorotan tajam pada kinerja eksekutif, DPRD berharap APBD 2026 menjadi momentum percepatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan lingkungan hidup, dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Cirebon.(Mail)
