Pemda Cirebon–Kuningan Satukan Langkah Jangka Panjang Atasi Banjir
kacenews.id-CIREBON-Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon pada 24 Desember 2025 bukan sekadar bencana musiman. Peristiwa itu menjadi alarm keras bahwa persoalan banjir tak bisa lagi ditangani secara sektoral. Kesadaran inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Kuningan duduk bersama menyusun strategi penanganan banjir berbasis kolaborasi hulu–hilir.
Pertemuan lintas daerah tersebut digelar di kawasan Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, Jumat (2/1/2026). Lokasi ini dipilih sebagai simbol pentingnya peran wilayah hulu dalam menentukan kondisi lingkungan di daerah hilir.
Dalam pertemuan itu, kedua kepala daerah sepakat bahwa Kabupaten Cirebon sebagai wilayah hilir sangat bergantung pada tata kelola lingkungan di Kabupaten Kuningan. Kerusakan kawasan resapan, alih fungsi lahan, hingga bangunan liar di bantaran sungai dinilai menjadi faktor krusial yang memperparah risiko banjir.
Bupati Cirebon, Imron, menegaskan, upaya pengendalian banjir harus dimulai dari hulu dengan menjaga keseimbangan ekosistem. Menurutnya, kerusakan lingkungan di Kuningan akan berdampak langsung terhadap Cirebon.
“Banjir di Cirebon tidak bisa dilepaskan dari kondisi wilayah hulu. Karena itu, menjaga kelestarian alam di Kuningan adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan masyarakat di hilir,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, Pemkab Cirebon dan Pemkab Kuningan akan melakukan penanaman pohon di kawasan perbatasan kedua daerah. Program ini diarahkan untuk meningkatkan daya serap air sekaligus memulihkan fungsi ekologis wilayah rawan banjir.
Di sisi lain, Pemkab Cirebon juga menyiapkan langkah teknis di wilayah hilir melalui normalisasi sungai bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Langkah ini ditujukan untuk memperlancar aliran air dan mencegah luapan sungai saat curah hujan tinggi.
“Kami terus berkoordinasi dengan BBWS agar normalisasi sungai bisa dipercepat. Sungai harus dikembalikan pada fungsi alaminya,” kata Imron.
Tak kalah penting, Pemkab Cirebon menegaskan akan memperketat pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada warga yang masih membuang sampah ke sungai, karena perilaku tersebut memperburuk sedimentasi dan penyumbatan aliran air.
Sementara itu, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menekankan pentingnya pembangunan kolam retensi di wilayah hulu sebagai penahan debit air agar tidak langsung mengalir deras ke Cirebon saat hujan lebat.
“Kuningan dan Cirebon adalah satu kesatuan ekosistem. Kalau hulunya bermasalah, hilir pasti terdampak. Karena itu, solusi banjir harus kita kerjakan bersama,” ujarnya.
Dian juga menegaskan komitmen Pemkab Kuningan dalam meningkatkan edukasi lingkungan kepada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, agar lebih disiplin menjaga sungai dan kawasan resapan air.
Tantangan penanganan banjir kian kompleks seiring perubahan iklim yang membuat cuaca semakin sulit diprediksi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan diperkirakan masih akan berlangsung hingga April 2026.
Kondisi tersebut memperkuat kesadaran kedua daerah bahwa penanganan banjir tidak bisa bersifat reaktif semata. Dibutuhkan pendekatan holistik dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan agar risiko banjir di wilayah Cirebon dan Kuningan dapat ditekan secara signifikan.(Mail)
