Kekurangan Guru dan Ruang Kelas, Persoalan Krusial yang Harus Jadi Skala Prioritas
MAJALENGKA, (KacenewsId).-Kabupaten Majalengka masih harus memenuhi banyak tuntutan, tantangan dan kebutuhan yang merupakan daya dukung, untuk mewujudkan Merdeka Belajar serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Sehingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka berusaha memilah skala prioritas.
Bupati Majalengka H Karna Sobahi mengungkapkan, untuk peningkatan SDM pihaknya sudah menentukan prioritas mana yang paling mudah diakses dan disaksikan masyarakat. Yakni perbaikan ribuan ruang kelas serta semakin sedikitnya guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), yang menuntut pemerintah daerah (Pemda) untuk mengangkat PPPK.
“Itu yang sering kali bermasalah, kurangnya guru dan ruang kelas,” kata bupati usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapang GGM Majalengka, Selasa (2/5/2023).
Ia menyebutkan, persoalan yang sedang dihadapi saat ini adalah terus berkurangnya jumlah guru di berbagai tingkatan, sebagai akibat terus bertambahnya ASN yang menjalani masa pensiun. Kemudian masih banyaknya bangunan ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan yang kondisinya rusak serta masih belum terpenuhinya fasilitas pembelajaran yang sangat diperlukan siswa.
Menurut Karna, sebagai bentuk komitmen politik dan anggaran dalam menjawab tuntutan, tantangan dan kebutuhan yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan di Kabupaten Majalengka, Pemkab Majalengka telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya untuk menjawab kekurangan guru, Pemda telah mengangkat hampir 2.380 guru PPPK, yang alokasi anggarannya dibebankan pada APBD Kabupaten Majalengka.
“Untuk PPPK terakhir yang akan diangkat pada tahun ini memerlukan dana hampir Rp 211 miliar,” ujarnya.
Bupati menyampaikan, untuk peningkatan sarana prasarana gedung sekolah, Pemkab Majalengka terus berupaya untuk pemenuhi 20 % anggaran pendidikan. Di antaranya pada 2023 dari DAK mendapat alokasi sebesar Rp 35 milar untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak serta dari APBD Kabupaten Majalengka sebesar Rp 31 miliar, yang merupakan refocusing anggaran dari tiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Bagi kami selaku pimpinan daerah, dengan jumlah tersebut tidak apa-apa. Karena uang itu untuk rakyat dan tidak merasa rugi ketika uang itu dipergunakan untuk kebutuhan dunia pendidikan serta mengangkat ribuan PPPK. Namun titip untuk PPPK, agar senantiasa bekerja keras, displin, penuh tanggung jawab dan professional. Agar dapat menghasilkan generasi pelajar yang unggul, demi wujudkan Majalengka sebagai Kabupaten Pendidikan yang Raharja,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Lilis Yuliasih membenarkan masih banyaknya ruang kelas di berbagai tingkatan mulai TK, SD dan SMP yang kondisinya rusak sedang dan parah.
“Saat ini kami tengah memverifikasi ruang kelas yang harus segera diperbaiki,” katanya.(Tati)
