MBG Belum Sentuh UMKM Lokal, 42 Ribu Usaha di Kuningan Bergerak di Bidang Pengolahan Makanan
kacenews.id-KUNINGAN-Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) idealnya dapat menjadi sarana menggerakkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Utamanya sebagai pemasok bahan baku makanan bergizi. Sayangnya, banyak pengelola dapur MBG justru membeli bahan kebutuhan dari luar daerah atau perusahaan besar, dengan alasan harga dan kapasitas produksi.
Kondisi tersebut menjadi sorotan di tengah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Kuningan yang menempati peringkat kedua tertinggi di Jawa Barat. Begitu pula tingkat penganggurannya yang masih berada di posisi ketujuh.
Situasi ini dinilai menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk melakukan langkah konkret dan kolaboratif lintas dinas. Sebab, permasalahan pengangguran dan kemiskinan tidak bisa diselesaikan satu instansi saja, melainkan harus dikeroyok bersama oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Salah satu program Nasional adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran pelajar, ibu hamil, serta ibu menyusui. Setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15 ribu per orang. Namun, nilai tersebut harus dikurangi untuk biaya sarana dan prasarana sekitar Rp 2 ribu, serta biaya operasional sebesar Rp 3 ribu. Artinya, porsi dana yang benar-benar digunakan untuk makanan bergizi hanya sekitar Rp 10 ribu.
Dari sisi ketenagakerjaan, keberadaan Dapur MBG sebenarnya membuka peluang kerja baru. Setiap dapur rata-rata mempekerjakan sekitar 10 orang relawan. Dengan 90 dapur MBG yang tersebar di Kabupaten Kuningan, setidaknya terdapat 900 warga yang terserap dalam program tersebut.
Namun dari sisi pemberdayaan ekonomi, pelaksanaan MBG di Kuningan dinilai belum optimal. Program yang seharusnya mampu melibatkan UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku justru belum sepenuhnya menyentuh sektor tersebut. Padahal, bila dimaksimalkan, MBG dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Belum melakukan koordinasi
Menurut data Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kabupaten Kuningan, terdapat lebih dari 42 ribu UMKM, dan sekitar 12 ribu di antaranya bergerak di bidang pengolahan makanan. Namun, sebagian besar dari mereka belum menikmati manfaat ekonomi dari program MBG.
Plt Kepala Diskopdagperin Kabupaten Kuningan, Carlan, melalui Kepala Bidang UMKM Perindustrian, Alvin Fitranda, mengungkapkan bahwa UMKM binaan dinasnya hanya berkaitan dengan produk olahan makanan sekitar 12 ribu unit.
“Sedangkan UMKM yang berkaitan dengan sayuran atau masakan itu ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan). Begitu juga untuk pengadaan ayam atau daging ada di Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak),” jelas Alvin.
Ia menegaskan, hingga kini belum ada koordinasi atau komunikasi dari pihak Dapur MBG yang meminta kebutuhan bahan MBG untuk memberdayakan UMKM lokal.
“Tidak ada koordinasi atau komunikasi dari para pihak Dapur MBG yang meminta kebutuhan bahan MBG untuk memberdayakan UMKM. Keberadaan MBG tidak berpengaruh ke UMKM khusus pengolahan makanan,” ujar Alvin Fitranda, Kepala Bidang UMKM Perindustrian Diskopdagperin Kuningan.
Minimnya keterlibatan UMKM lokal dalam program nasional ini menjadi catatan penting bagi Pemda Kuningan agar segera melakukan evaluasi dan memperkuat koordinasi antar-dinas. Harapannya, program yang bertujuan menyehatkan masyarakat juga bisa menumbuhkan kemandirian ekonomi daerah.(Iya)
